- Perluasan lahan irigasi baru
- Program “Satu Juta Petani Produktif”
- Pemanfaatan pupuk organik modern
Namun, pengamat pertanian Prof. Hermanto Siregar mengingatkan:
“Produksi itu penting, tapi jangan lupa sisi distribusi. Karena krisis pangan sering kali bukan karena beras tidak ada, tapi karena tidak sampai ke meja makan.”
Isu Sensitif: Harga dan Distribusi
Salah satu ujian terbesar Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas baru adalah menjaga stabilitas harga beras.
Data CNBC Indonesia menunjukkan, rata-rata harga beras medium pada Oktober 2025 mencapai Rp16.300/kg, naik 9% dari awal tahun.
Kenaikan ini menekan daya beli masyarakat menengah bawah, terutama di wilayah perkotaan.
Sementara di daerah produsen seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, harga gabah justru turun menandakan ketimpangan rantai nilai antara petani dan konsumen.
Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan subsidi logistik pangan untuk menekan disparitas harga antarwilayah hingga 30% pada tahun 2026.
Baca Juga: Apakah Indonesia Aman dari Krisis Pangan? Ini Data Lengkap Setelah Arief Prasetyo Adi Dicopot
Dinamika Politik dan Persepsi Publik
Pergantian pejabat pangan di awal pemerintahan baru selalu mengundang persepsi politik.
Namun kali ini, nuansanya lebih kompleks: publik melihat sektor pangan sebagai simbol stabilitas pemerintahan.
Prabowo, dengan gaya kepemimpinan yang tegas, ingin menunjukkan bahwa isu pangan bukan sekadar ekonomi tapi isu kedaulatan nasional.
Dalam pidatonya di depan para kepala daerah, ia menegaskan:
“Kedaulatan pangan adalah harga diri bangsa. Kita tidak boleh bergantung pada negara lain untuk makan rakyat kita sendiri.”
Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan yang lebih nasionalistik, namun tetap bergantung pada kemampuan produksi domestik yang efisien.
Kondisi Global dan Tekanan Eksternal
Pergantian kepemimpinan Bapanas juga terjadi di tengah situasi global yang tidak stabil.
El Niño memengaruhi produksi di Asia Tenggara, sementara beberapa negara eksportir seperti Thailand dan India membatasi ekspor beras.
Situasi ini menjadikan Indonesia harus memperkuat cadangan pangan strategis.
Kementerian Perdagangan memperkirakan kebutuhan impor tambahan hingga 300 ribu ton menjelang akhir 2025, jika produksi lokal menurun akibat cuaca ekstrem.
Namun, langkah ini harus dijalankan hati-hati agar tidak menimbulkan kesan ketergantungan yang berlebihan.
Artikel Terkait
Prabowo Subianto Reshuffle Kabinet, Sri Mulyani Digantikan
Pasar Panik, Rupiah & IHSG Tertekan Usai Reshuffle
Reshuffle Kabinet Prabowo 2025: Strategi Politik atau Respons Krisis?
Reshuffle, Suku Bunga, dan Politik Ekonomi Indonesia 2025
BI, Reshuffle, dan Masa Depan Ekonomi Politik Indonesia