Pergantian Kepala Bapanas: Apa yang Berubah dan Apa yang Tetap Sama?

BOGORINSIDER.com – Pergantian Arief Prasetyo Adi dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Oktober 2025 menandai berakhirnya satu babak dan dimulainya babak baru dalam kebijakan pangan Indonesia.

Kini, di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman, pemerintahan Prabowo–Gibran menghadapi tantangan besar: menjaga stabilitas harga, memperkuat produksi, dan memastikan setiap rumah tangga Indonesia tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan terjangkau.

Babak Baru: “Satu Komando” Pangan Nasional

Selama Arief memimpin, kebijakan pangan berfokus pada digitalisasi, efisiensi, dan transparansi data.
Kini, arah baru pemerintahan Prabowo menekankan integrasi penuh antara Kementerian Pertanian dan Bapanas.

Langkah ini disebut sebagai “satu komando pangan nasional” di mana produksi, distribusi, dan pengawasan harga berada di bawah satu kendali.
Meski dinilai lebih cepat dalam pengambilan keputusan, sistem ini juga menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya fungsi check and balance antar lembaga.

Ekonom Aviliani menilai, “Integrasi pangan ini bisa jadi solusi efisiensi, asal tidak mengorbankan transparansi publik.”

Warisan Arief Prasetyo Adi: Fondasi Digital dan Data

Meninggalkan jabatannya, Arief membawa warisan yang tak bisa diabaikan.
Sistem SINPANAS (Sistem Neraca Pangan Nasional) yang dibangunnya kini menjadi tulang punggung kebijakan data pangan Indonesia.

Lewat platform ini, pemerintah bisa melacak pergerakan harga dan stok pangan secara real time.
Beberapa provinsi bahkan telah menjadikannya dasar pengambilan keputusan anggaran dan distribusi cadangan beras daerah.

“Warisan Arief bukan pada proyek fisik, tapi pada cara berpikir bahwa kebijakan pangan harus berbasis data, bukan asumsi,” ujar Dr. Rina Harjono, peneliti kebijakan publik UI.

Baca Juga: Pergantian Arief Prasetyo Adi: Isyarat Politik di Balik Kursi Bapanas

Tantangan Produksi: Swasembada yang Realistis

Meski slogan “Swasembada Pangan 2028” digaungkan, data menunjukkan bahwa produksi nasional belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan konsumsi.
Produksi beras masih di kisaran 28 juta ton/tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 31 juta ton.

Pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas padi 10% per tahun melalui: