Reshuffle Kabinet Prabowo 2025: Strategi Politik atau Respons Krisis?

BOGORINSIDER.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle kabinet pada September 2025. Salah satu keputusan utama adalah menunjuk Jenderal Purnawirawan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkamus).

Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya protes publik atas kebijakan pemerintah dan dinamika politik nasional yang semakin kompleks. Reshuffle ini dinilai sebagai upaya Presiden Prabowo merespons gejolak sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan.

Alasan Reshuffle

Ada beberapa faktor yang diyakini mendorong Presiden mengambil langkah ini:

1. Stabilitas Politik: Protes besar di sejumlah daerah menuntut respon cepat pemerintah.
2. Konsolidasi Kekuasaan: Prabowo memperkuat dukungan dari kalangan militer dan partai politik pendukung.
3. Kebutuhan Keamanan Nasional: Tantangan keamanan regional dan isu dalam negeri menuntut figur dengan pengalaman panjang di bidang pertahanan.

Baca Juga: BI Turunkan Suku Bunga, Begini Efeknya ke UMKM dan Masyarakat

Jenderal (Purn.) Djamari Chaniago dikenal sebagai figur militer dengan pengalaman strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Karier panjangnya di TNI memberi legitimasi kuat untuk memimpin koordinasi lintas lembaga di sektor politik dan keamanan.

Pengamat politik menilai, kehadiran Djamari bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat stabilitas dan disiplin birokrasi di tengah tekanan publik.

Menurut analis politik dari CSIS, reshuffle ini lebih dari sekadar teknis. “Ini adalah strategi politik untuk meredam kritik sekaligus memperkuat posisi pemerintah,” ujar seorang peneliti senior.

Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil mengingatkan agar pergantian menteri tidak hanya menjadi simbol politik, tetapi benar-benar mampu memperbaiki koordinasi keamanan dan penegakan hukum.

Implikasi ke Depan

1. Politik Nasional: Reshuffle bisa meningkatkan stabilitas jangka pendek, tetapi juga membuka ruang kritik soal dominasi militer dalam pemerintahan.
2. Kebijakan Keamanan: Dengan latar belakang militer, Menkopolkamus baru diperkirakan lebih tegas dalam menangani konflik sosial.
3. Hubungan Pemerintah & Publik: Jika reshuffle dianggap hanya kosmetik, kepercayaan publik bisa kembali melemah.

Baca Juga: Perdebatan Mandat BI 2025: Antara Inflasi, Rupiah, dan Pertumbuhan

Reshuffle kabinet kali ini menunjukkan dinamika politik Indonesia yang terus bergerak. Presiden Prabowo berusaha menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kepercayaan publik.

Namun, apakah reshuffle ini benar-benar mampu menjawab keresahan masyarakat atau sekadar manuver politik? Jawaban itu akan teruji dalam beberapa bulan ke depan.