Pergantian Arief Prasetyo Adi: Isyarat Politik di Balik Kursi Bapanas

Selama menjabat Kepala Bapanas, Arief kerap berbicara lewat data, bukan lobi.
Ia menekankan transparansi, efisiensi, dan koordinasi berbasis sistem.
Namun, dalam pemerintahan baru, loyalitas dan kecepatan adaptasi politik sering kali menjadi faktor penting.

“Bapanas itu bukan cuma lembaga teknis, tapi juga punya dimensi politik karena berhubungan langsung dengan harga dan ketersediaan pangan,” kata analis kebijakan publik Prof. Luthfi A. Said.
Menurutnya, gaya Arief yang terlalu teknokratis mungkin kurang cocok dengan gaya pemerintahan yang menuntut kontrol politik kuat.

Konteks Ekonomi: Inflasi dan Persepsi Publik

Pergantian ini juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi.
Pada triwulan ketiga 2025, inflasi pangan mencapai 3,9% tertinggi dalam dua tahun terakhir.
Harga beras melonjak di sejumlah wilayah, sementara masyarakat mulai mengeluhkan harga kebutuhan pokok.

Dalam situasi seperti ini, Presiden tentu ingin menunjukkan bahwa pemerintah “bergerak cepat.”
Mengganti pejabat utama di sektor pangan menjadi pesan simbolik: pemerintah tidak ingin menunggu, tetapi bertindak.

“Dalam politik, mengganti orang bisa lebih cepat mengubah persepsi daripada memperbaiki sistem,” tulis kolumnis ekonomi Tempo, Retno Indrawati.

Pertarungan Simbol & Loyalitas

Beberapa sumber di lingkaran politik menyebut bahwa pergantian Arief juga terkait dengan pemetaan ulang loyalitas pejabat strategis.
Arief, yang dikenal dekat dengan kelompok profesional era pemerintahan sebelumnya, dinilai bukan bagian dari “tim inti” Prabowo–Gibran.

Hal ini bukan berarti Arief tidak kompeten, melainkan karena politik kabinet baru menuntut konsolidasi cepat.
Prabowo ingin semua lembaga strategis termasuk pangan dikomandoi oleh figur yang sejalan dengan visi “Swasembada dan Stabilitas Nasional”.

Dinamika di Balik Layar

Menurut laporan Tempo (edisi 10 Oktober 2025), pembahasan pergantian Arief sudah mulai muncul sejak awal pembentukan kabinet.
Pertimbangan utamanya: menyatukan arah kebijakan pangan di bawah Kementerian Pertanian untuk menghindari ego sektoral.

Sumber internal Istana menyebut, keputusan akhir diambil langsung oleh Prabowo setelah meninjau laporan evaluasi kebijakan pangan kuartal ketiga.
“Presiden ingin hasil cepat, terutama menjelang musim tanam dan akhir tahun,” kata sumber tersebut.

Baca Juga: Menakar Ulang Ketahanan Pangan Nasional: Jejak Arief Prasetyo Adi di Bapanas

Reaksi Politik & Publik

Langkah ini menuai beragam reaksi.
Beberapa anggota DPR menilai langkah Prabowo sebagai langkah rasional, sementara kelompok oposisi menilai ini bentuk “political alignment” yang terlalu dini.