Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, menyatakan, “Kita butuh sinergi pangan di bawah satu komando, jadi wajar Presiden melakukan restrukturisasi.”
Namun, aktivis pangan Ratna Sari Dewi dari Koalisi Petani Muda Indonesia justru menilai ini sebagai “alarm.”
“Ketika semua kekuasaan pangan ada di satu tangan, risikonya adalah tidak ada mekanisme kontrol publik yang cukup kuat,” ujarnya dalam forum Pangan untuk Rakyat (Jakarta, 12/10/2025).
Makna Politik Pangan
Sejarah menunjukkan, pangan selalu menjadi isu politik paling sensitif di Indonesia.
Dari era Soeharto hingga Jokowi, krisis harga beras atau kelangkaan bahan pokok selalu berpotensi mengguncang stabilitas sosial.
Dalam konteks itu, keputusan mengganti Kepala Bapanas tidak hanya soal efisiensi birokrasi tetapi juga strategi komunikasi politik.
Prabowo ingin memastikan bahwa pemerintahannya tampak sigap, terkendali, dan fokus pada kesejahteraan rakyat.
Apakah pergantian Arief Prasetyo Adi adalah keputusan politik?
Jawabannya: ya dan tidak.
Ya, karena ada kebutuhan konsolidasi kekuasaan dan loyalitas di awal pemerintahan.
Tidak, karena kondisi ekonomi memang menuntut percepatan integrasi kebijakan pangan.
Namun, satu hal pasti: sektor pangan kini menjadi arena penting dalam peta kekuasaan baru.
Dan dalam politik, seperti halnya dalam logistik pangan, siapa yang menguasai alur distribusi — menguasai ritme negara.
Artikel Terkait
Prabowo Subianto Reshuffle Kabinet, Sri Mulyani Digantikan
Pasar Panik, Rupiah & IHSG Tertekan Usai Reshuffle
Reshuffle Kabinet Prabowo 2025: Strategi Politik atau Respons Krisis?
Reshuffle, Suku Bunga, dan Politik Ekonomi Indonesia 2025
BI, Reshuffle, dan Masa Depan Ekonomi Politik Indonesia