Kasus Halim Kalla: Guncangan untuk Bisnis dan Politik Makassar

Kini, dengan adik kandungnya terjerat kasus korupsi, lawan politik menggunakan momentum ini sebagai bahan kritik, terutama menjelang Pilkada Sulsel 2025.

“Tidak bisa disangkal, kasus ini mengubah persepsi publik terhadap elite bisnis-politik di Makassar,” ujar Syamsul Bahri, peneliti politik lokal di LIPI Makassar.

Meski begitu, sebagian kalangan menilai bahwa reputasi Jusuf Kalla tetap tidak terganggu karena perannya sudah lama tidak terlibat langsung dalam dunia bisnis.

Dampak ke Kalla Group dan Reputasi Keluarga

Kalla Group sebagai konglomerasi yang memiliki reputasi tinggi di bidang otomotif, properti, dan energi, segera mengeluarkan pernyataan resmi:

“Kasus hukum yang melibatkan Halim Kalla tidak terkait dengan aktivitas Kalla Group. Kami tetap berkomitmen menjalankan tata kelola bisnis yang transparan dan berintegritas.”

Langkah cepat ini dianggap krusial untuk mencegah penurunan kepercayaan mitra bisnis, mengingat Kalla Group mempekerjakan lebih dari 12.000 karyawan di seluruh Indonesia Timur.

Namun di sisi publik, persepsi tetap sulit dikendalikan. Media sosial lokal ramai membahas hubungan antara kasus PLTU Kalbar dan jejaring bisnis di Makassar, meski secara hukum keduanya tidak terkait.

Efek Domino ke Dunia Pendidikan dan Sosial

Menariknya, dampak kasus ini juga merembet ke bidang sosial. Beberapa lembaga pendidikan dan yayasan yang berada di bawah naungan keluarga Kalla menunda sejumlah program CSR dan seminar ekonomi.

Mahasiswa di Makassar pun aktif membahas isu ini dalam forum diskusi publik. Mereka menilai kasus Halim Kalla bisa menjadi pelajaran penting tentang akuntabilitas dunia usaha.

“Selama ini figur pengusaha besar dianggap panutan. Sekarang publik menuntut transparansi lebih tinggi,” kata Nurul Azizah, aktivis mahasiswa Universitas Negeri Makassar.

Baca Juga: Reformasi Pengadaan Energi: Pelajaran dari Kasus Halim Kalla

Momentum Reformasi Bisnis Daerah

Meski diwarnai kekecewaan, kasus ini justru membuka peluang reformasi tata kelola bisnis di Sulawesi Selatan. Beberapa asosiasi pengusaha kini mendorong penerapan e-procurement untuk semua proyek publik di daerah.