Bahkan, Kadin Sulsel mengusulkan pembentukan Dewan Etik Bisnis Daerah yang berfungsi mengawasi transparansi proyek dan potensi konflik kepentingan.
“Kita belajar dari Halim Kalla. Reputasi bisnis harus dibangun bukan hanya dengan jaringan, tapi juga kejujuran dan akuntabilitas,” tegas Irwan Paturusi, Wakil Ketua Kadin Sulsel.
Bagi Sulawesi Selatan, kasus Halim Kalla menjadi babak introspeksi. Selama ini, pertumbuhan ekonomi daerah banyak disokong oleh jejaring bisnis keluarga besar dan elite lokal. Kini, publik menuntut sistem yang lebih terbuka, tidak bergantung pada figur, tapi pada aturan.
Halim Kalla mungkin akan menghadapi perjalanan hukum panjang. Tapi bagi dunia bisnis Makassar, pelajaran utamanya sudah jelas: integritas adalah modal yang tak bisa diganti oleh kekuasaan.
Artikel Terkait
Empat Pejabat Resmi Jadi Tersangka Kasus Korupsi Laptop Chromebook Kemendikbud Era Nadiem
Kerugian Capai Rp777 Juta! Dugaan Korupsi Pengadaan PTS di RSUD Leuwiliang Diselidiki Kejaksaan
KPK Periksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik Terkait Dugaan Korupsi Bansos Kemensos
Lisa Mariana Diperiksa KPK Terkait Dugaan Kunci dari Korupsi Iklan di Bank BJB
Deretan Bupati Cantik, Janji Manis Namun Korupsi Membuat Rakyat Menjerit