Kerugian Capai Rp777 Juta! Dugaan Korupsi Pengadaan PTS di RSUD Leuwiliang Diselidiki Kejaksaan

BOGORINSIDER.com – Dugaan penyimpangan anggaran kembali mencuat, kali ini menjerat proyek pengadaan Pneumatic Tube System (PTS) di RSUD Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Proyek senilai hampir Rp778 juta itu kini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, yang tengah menyelidiki indikasi tindak pidana korupsi di balik pengadaannya.

Sistem PTS dirancang untuk mempercepat distribusi dokumen dan sampel medis di lingkungan rumah sakit, seperti antara laboratorium, farmasi, dan ruang perawatan.

Idealnya, sistem ini mendukung efisiensi pelayanan kesehatan.

Baca Juga: Empat Pejabat Resmi Jadi Tersangka Kasus Korupsi Laptop Chromebook Kemendikbud Era Nadiem

Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut diduga sarat masalah, mulai dari pelanggaran administratif hingga ketidaksesuaian teknis.

Sumber dari lingkungan Inspektorat Daerah dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya dugaan manipulasi dokumen serta penggelembungan nilai kontrak.

Beberapa unit alat disebut tidak berfungsi sejak pemasangan, sementara sejumlah komponen dilaporkan tak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak.

Koordinator lapangan, Fariz Al Farizki, menyampaikan bahwa ketidaksesuaian antara laporan progres proyek dan kondisi riil sangat mengkhawatirkan.

Ia juga menyoroti bahwa proses pengadaan dilakukan di luar sistem e-katalog, yang semestinya menjadi acuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Baca Juga: Korsleting Listrik Picu Kebakaran 42 Rumah di Kebayoran Lama, Dua Orang Luka

"Ketika sistem pengadaan tidak mengikuti regulasi yang berlaku, ini bukan hanya soal administrasi. Ada potensi kerugian negara yang nyata dan serius," ujar Fariz.

Di sisi lain, manajemen RSUD Leuwiliang belum memberikan jawaban komprehensif atas temuan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak direktur dan pejabat pengadaan hanya memberikan pernyataan normatif bahwa proyek masih dalam tahap evaluasi internal.