Baca Juga: Golkar hingga NasDem Nonaktifkan Anggota DPR Kontroversial, Hak Gaji Dicabut
Keputusan ini disebut sebagai langkah awal reformasi birokrasi, sekaligus upaya meredam gejolak sosial.
Sikap anggota DPR terbelah menghadapi kebijakan ini. Sebagian merasa kecewa karena fasilitas yang selama ini dianggap “hak” mereka dipangkas.
Namun, ada pula anggota DPR yang mencoba realistis. “Kami paham kondisi rakyat saat ini. Kalau pengorbanan fasilitas bisa membuat situasi lebih tenang, kami ikhlas,” ujar salah satu anggota fraksi oposisi.
Pimpinan DPR sendiri memilih hati-hati berkomentar, hanya menyebut bahwa lembaga legislatif akan menyesuaikan diri dengan arahan presiden.
Di media sosial, publik ramai menyambut baik keputusan ini. Banyak netizen yang menyebut langkah Prabowo sebagai “kemenangan moral rakyat”. Tagar #CabutFasilitasDPR bahkan sempat menjadi trending topic di X (Twitter).
Sejumlah komentar menohok pun bermunculan:
-
“Akhirnya DPR ngerasain dikit hidup kayak rakyat.”
-
“Kalau begini terus, mungkin DPR bisa lebih fokus kerja daripada plesiran.”
Namun, ada juga yang skeptis, khawatir pencabutan ini hanya sementara dan fasilitas bisa kembali diam-diam setelah situasi mereda.
Baca Juga: Simbol Pink, Hitam, dan Sapu Lidi Akan Mewarnai Aksi Demo Perempuan DPR 2025
Dari sisi politik, langkah ini menunjukkan adanya pergeseran relasi antara eksekutif dan legislatif. Presiden berani mengambil keputusan yang berpotensi membuat DPR tidak nyaman.
Secara ekonomi, pencabutan fasilitas diyakini bisa menghemat miliaran rupiah anggaran negara tiap tahunnya. Dana tersebut, jika dialihkan untuk subsidi pangan atau pendidikan, bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Namun, sejumlah pakar menilai langkah ini hanyalah permulaan. “Memotong fasilitas DPR itu penting, tapi yang lebih krusial adalah meningkatkan transparansi anggaran dan akuntabilitas penggunaan dana publik,” ujar seorang ekonom politik dari LIPI.