BOGORINSIDER.com --Gelombang demonstrasi besar yang melanda Senayan dalam beberapa pekan terakhir akhirnya membuahkan hasil.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut sejumlah fasilitas mewah anggota DPR RI, mulai dari tunjangan perumahan hingga perjalanan dinas luar negeri.
Langkah ini diambil setelah tekanan publik semakin keras, terutama usai aksi demonstrasi yang ricuh dan menelan korban jiwa.
Latar Belakang: Aksi Demo yang Berujung Ricuh
Awal September 2025, ribuan mahasiswa, buruh, hingga aktivis turun ke jalan menuntut agar pemerintah dan DPR memangkas fasilitas anggota dewan.
Baca Juga: Lagi-Lagi Anggota DPR RI, Heri Gunawan & Satori Absen Panggilan KPK Kasus CSR dan OJK
Tuntutan itu dipicu oleh kondisi ekonomi sulit, di mana rakyat menjerit akibat harga bahan pokok melambung, sementara DPR justru menikmati berbagai tunjangan fantastis.
Demo berlangsung di depan Gedung DPR Senayan dan beberapa kota besar lain. Sayangnya, aksi yang semula damai berujung ricuh. Bentrokan dengan aparat tidak terhindarkan, menyebabkan enam orang meninggal dunia dan puluhan luka-luka. Tragedi inilah yang menjadi pemicu utama pemerintah mengambil langkah drastis.
Keputusan Presiden: Fasilitas DPR Dicabut
Dalam konferensi pers di Istana, Presiden Prabowo menegaskan bahwa sebagian tunjangan DPR akan dicabut. Fasilitas yang dicoret antara lain:
-
Tunjangan perumahan bagi anggota DPR.
-
Perjalanan dinas luar negeri yang dinilai tidak urgen.
-
Kendaraan dinas baru untuk anggota DPR.
“Kita harus mendengarkan suara rakyat. Anggota DPR dipilih untuk mengabdi, bukan untuk menikmati fasilitas berlebihan,” ujar Prabowo.
Artikel Terkait
Dari Demo ke Timeline, Lahirnya Tren Brave Pink Ikon Demo 2025
Kisah Transformasi Warna Feminin menjadi Simbol Perlawanan 'Brave Pink'
Ikon Brave Pink Simbol Perlawanan Damai dan Autentik Dalam Melawan DPR RI
Brave Pink, Berikut Ini Cara Membuat Tren Foto Profil Solidaritas Digital
Demo Aliansi Perempuan Indonesia 3 September, Berikut Ini 4 Tuntutan Utama