Profil Halim Kalla: Pengusaha Energi di Tengah Kasus Hukum

 Baca Juga: Kasus Halim Kalla: Guncangan untuk Bisnis dan Politik Makassar

Kasus Hukum yang Mengubah Citra

Kasus PLTU 1 Kalbar membuat nama Halim Kalla terseret ke pusaran hukum. Penyidik Bareskrim Polri menilai ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan mark-up anggaran sejak masa perencanaan proyek.

Dari audit BPK terungkap, proyek yang dikerjakan oleh PT BRN hanya selesai sekitar 85%, tetapi dana sudah terserap penuh. Nilai kerugian negara ditaksir lebih dari Rp 323 miliar dan USD 62 juta.

Halim disangkakan melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

“Kami menghormati proses hukum dan siap membuktikan bahwa proyek ini bukan hasil niat jahat,” kata kuasa hukum Halim dalam keterangan tertulis (7/10/2025).

Hubungan dengan Jusuf Kalla dan Dinasti Bisnis

Halim merupakan adik kandung Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, sosok yang dikenal bersih dan berpengaruh di politik nasional.
Namun, penting dicatat bahwa proyek PLTU Kalbar tidak berada di bawah naungan Kalla Group, melainkan perusahaan independen milik Halim sendiri.

Meski demikian, publik tetap mengaitkan kasus ini dengan reputasi keluarga Kalla yang selama ini menjadi simbol integritas bisnis daerah. Jusuf Kalla sendiri belum memberikan pernyataan resmi selain permintaan agar hukum ditegakkan secara adil.

Harta Kekayaan dan Transparansi LHKPN

Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan bahwa Halim terakhir melaporkan kekayaannya pada tahun 2010, dengan total Rp 31,96 miliar dan USD 250 ribu.
Sejak itu, ia tidak lagi memperbarui laporan tersebut. Menurut Merdeka.com, Halim tercatat “tidak memiliki utang” dan sebagian besar asetnya berupa tanah, properti, dan saham perusahaan energi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi pejabat dan pengusaha yang mengelola proyek besar negara.

Pengaruh Kasus Terhadap Dunia Bisnis

Setelah kasus ini mencuat, beberapa proyek kerja sama BRN dengan mitra luar negeri ditunda. Investor menunggu kejelasan hukum agar tidak berdampak terhadap reputasi korporasi.

Sementara itu, kalangan bisnis di Sulawesi Selatan menilai kasus ini sebagai momentum introspeksi. Banyak pengusaha mendorong agar proses tender proyek energi lebih terbuka dan digitalisasi pengadaan segera diberlakukan.