Golkar hingga NasDem Nonaktifkan Anggota DPR Kontroversial, Hak Gaji Dicabut

BOGORINSIDER.com --Dinamika politik kembali memanas setelah lima anggota DPR RI resmi dinonaktifkan oleh partai masing-masing.

Keputusan ini menimbulkan perbincangan hangat di publik karena melibatkan sejumlah nama populer, mulai dari politisi senior hingga artis yang baru meniti karier di dunia parlemen.

Lima nama tersebut adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional (PAN), serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

Menariknya, status nonaktif ini bukan hanya sebatas sanksi etik, tapi juga berdampak langsung pada hilangnya hak gaji dan tunjangan DPR yang biasanya dinikmati oleh anggota dewan.

Baca Juga: Simbol Pink, Hitam, dan Sapu Lidi Akan Mewarnai Aksi Demo Perempuan DPR 2025

Kronologi Dinonaktifkannya Lima Anggota DPR

Isu ini mencuat pasca gelombang protes masyarakat terkait sejumlah kebijakan kontroversial DPR. Kritik tajam publik, baik di media sosial maupun aksi demonstrasi di lapangan, membuat partai-partai politik merasa perlu mengambil langkah tegas.

Partai NasDem lebih dulu mengumumkan pencopotan sementara Ahmad Sahroni dan artis yang baru duduk di Senayan, Nafa Urbach. Keduanya dianggap membuat pernyataan publik yang memicu keresahan.

Tidak lama berselang, PAN mengambil sikap serupa terhadap dua kader selebriti politiknya: Eko Patrio dan Uya Kuya. Mereka dinilai gagal menjaga citra partai di tengah panasnya isu nasional.

Sementara itu, Partai Golkar mengumumkan penonaktifan Adies Kadir, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Golkar menegaskan, status nonaktif juga otomatis mencabut semua hak finansial sebagai anggota dewan, termasuk gaji pokok, tunjangan rumah, hingga fasilitas perjalanan dinas.

Baca Juga: Demo Aliansi Perempuan Indonesia 3 September, Berikut Ini 4 Tuntutan Utama

Dampak Langsung: Hilangnya Gaji & Fasilitas DPR

Dalam pernyataan resminya, Golkar menekankan bahwa Adies Kadir dan anggota DPR lain yang dinonaktifkan tidak lagi berhak menerima gaji dan tunjangan. Artinya, fasilitas mewah seperti rumah dinas, kendaraan, hingga perjalanan ke luar negeri otomatis dicabut.

Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral partai kepada masyarakat, sekaligus meredam kekecewaan publik di tengah krisis ekonomi. Publik selama ini menyoroti betapa besar biaya negara yang digelontorkan untuk membiayai kehidupan anggota DPR.