Makna Politik dan Kepercayaan Publik
Kehadiran Prabowo dalam prosesi ini tak hanya bersifat simbolis. Bagi sebagian pengamat, langkah itu memperlihatkan keseriusan pemerintahannya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Analis politik dari CSIS, Arya Bimantara, mengatakan:
“Prabowo ingin menunjukkan bahwa ia bukan hanya bicara soal pembangunan, tapi juga integritas. Ini pesan moral yang sangat kuat bagi aparatur negara.”
Media sosial pun ramai. Tagar #UangNegaraKembali dan #PrabowoBersihKorupsi sempat trending di platform X (Twitter). Banyak warganet mengapresiasi langkah tegas Kejagung dan Presiden, tapi tak sedikit pula yang berharap agar langkah ini tidak berhenti di satu kasus saja.
Dampak ke Ekonomi dan APBN
Ekonom senior INDEF, Bhima Yudhistira, menilai pengembalian dana sebesar Rp13,2 triliun bukan sekadar nominal besar, tetapi membawa efek psikologis bagi pasar.
“Investor melihat sinyal positif: pemerintah mampu menjaga tata kelola fiskal dan melawan korupsi. Ini meningkatkan kepercayaan internasional,” jelasnya.
Dana hasil pengembalian ini berpotensi memperkuat posisi fiskal 2025 yang masih menanggung defisit sekitar 2,2 persen dari PDB. Menurut data Kemenkeu, dana itu cukup untuk mendanai pembangunan 3.500 sekolah baru atau subsidi pangan selama dua kuartal.
Suara dari Masyarakat dan Dunia Hukum
Di sisi lain, masyarakat melihat momen ini sebagai “napas baru” setelah berbagai kasus besar sebelumnya berujung pada pesimisme.
Siti Nurhidayah (43), guru honorer di Bekasi, mengaku ikut terharu saat menonton siaran langsungnya.
“Uang segitu besar bisa bantu banyak sekolah, banyak guru. Kalau benar-benar dipakai untuk rakyat, ini luar biasa,” katanya.
Sementara itu, pakar hukum dari UI, Prof. Enny Nurbaningsih, mengingatkan pentingnya transparansi penggunaan dana hasil pemulihan aset.
“Kita perlu tahu ke mana uang itu mengalir. Jangan sampai kembalinya uang hanya berhenti di headline.”
Refleksi: Dari Kasus CPO ke Era Pemerintahan Bersih