Kasus Halim Kalla menunjukkan pola klasik korupsi proyek di Indonesia: kongkalikong tender, mark-up biaya, dan lemahnya pengawasan. Namun kali ini, publik menuntut agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, meski melibatkan nama besar.
Transparansi kontrak, publikasi data proyek, dan digitalisasi pengadaan menjadi solusi konkret yang mulai didorong pemerintah.
“Kalau kita mau energi bersih, tata kelolanya juga harus bersih,” ujar Direktur Energy Watch Indonesia, Daymas Arangga
Kasus PLTU Kalbar bukan hanya soal hukum atau angka kerugian. Ini tentang kepercayaan publik terhadap proyek strategis bangsa. Ketika listrik yang dijanjikan tak kunjung menyala, masyarakat justru dikejutkan oleh berita korupsi di baliknya.
Kini publik menanti: apakah hukum benar-benar bisa menyalakan kembali kepercayaan yang sempat padam?