Jika informasi ini benar, maka masalahnya bukan hanya pada absensi, melainkan pada kurangnya transparansi. DPRD dan partai mestinya menyampaikan penjelasan resmi sejak awal agar tidak menimbulkan spekulasi negatif.
Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor kini didesak turun tangan. BK memiliki mandat untuk menegakkan disiplin, menjaga marwah lembaga, dan memastikan anggota dewan bekerja sesuai sumpah jabatan.
Proses klarifikasi terhadap Desy penting, bukan hanya demi nama baik pribadi, tapi juga demi citra DPRD di mata warga.
Tanpa langkah tegas, kasus ini bisa menimbulkan preseden buruk: seolah-olah anggota dewan boleh absen tanpa konsekuensi.