Tayangan Kontroversial Trans7, Ketika Xpose Uncensored Singgung Pesantren Lirboyo

Baca Juga: Prabowo di Usia 74: Evaluasi Setahun Pemerintahan dan Arah Baru Indonesia

Regulasi & Etika yang Terlibat

Beberapa landasan penting:

• Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 ayat (2): Kebebasan pers tidak bersifat absolut, tapi harus dijalankan dengan tanggung jawab.

• Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren: Pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan sosial-keagamaan yang dilindungi negara. 

• Peraturan KPI Nomor 01/KPI/03/2012 (P3) dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 (SPS): Mengatur etika dan standar program siaran. KPI menyebut tayangan tersebut melanggar sejumlah pasal. 

Baca Juga: Momen Keluarga di Ulang Tahun ke-74 Prabowo, Titiek dan Didit Tampilkan Kehangatan

Dampak Sosial dan Media

• Citra pesantren sebagai lembaga pendidikan moral di Indonesia ikut terganggu karena pola pemberitaan yang dianggap stereotip dan kurang sensitif.

• Isu boikot terhadap Trans7 meningkat, yang bisa berdampak terhadap reputasi dan bisnis stasiun televisi ini.

• Menjadi alarm bagi seluruh industri penyiaran bahwa infotainment tidak boleh asal-asalan ketika menyentuh ranah keagamaan dan lembaga masyarakat.

Tanggapan Pihak-Terkait

• Trans7 meminta maaf dan mengakui adanya kelalaian dalam tayangan tersebut. 

• Alumni Ponpes Lirboyo masih menuntut pertanggungjawaban yang lebih mendalam mereka ingin bertemu narator dan PH pembuat konten. 

Baca Juga: Prabowo Rayakan Ulang Tahun ke-74 di Istana, Dihadiri Titiek, Didit, dan Gibran

• KPI menegaskan bahwa tayangan tersebut melanggar regulasi dan menginstruksikan evaluasi terhadap program tersebut.