Istri Sah Dibiarkan Sengsara, Skandal Dana Fantastis Irjen KM untuk Selingkuhannya Kompol Anggraini

Beberapa sumber menyebutkan bahwa sidang etik menjadi salah satu langkah yang mungkin diambil.

Jika terbukti, sanksi yang bisa dijatuhkan bervariasi, mulai dari mutasi jabatan, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Namun, hingga kini pihak Polri belum memberikan keterangan resmi yang detail terkait fasilitas mewah yang dikaitkan dengan Kompol Anggraini.

Dampak terhadap Citra Polri

Kasus ini menambah panjang daftar skandal yang menyeret nama besar di tubuh kepolisian. Publik semakin menyoroti gaya hidup pejabat tinggi Polri dan isu penyalahgunaan wewenang.

Menurut pengamat kepolisian, skandal ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, apalagi jika tidak ada transparansi dalam proses etik. “Ketika publik sudah ragu, maka butuh upaya besar untuk memulihkan kepercayaan,” ujar salah satu analis sosial.

Baca Juga: Tax Amnesty: Definisi, Cara Kerja, dan Pro Kontra

Secara etik, seorang perwira tinggi Polri terikat dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KEPP).

Jika terbukti menerima atau memberikan fasilitas mewah tanpa dasar yang jelas, maka tindakan tersebut bisa dianggap pelanggaran etik.

Selain itu, jika dana atau fasilitas berasal dari sumber tidak sah, kasus ini bisa bergulir ke ranah hukum. Namun, hingga kini belum ada bukti hukum yang terbuka ke publik terkait dugaan aliran dana ini.

Skandal Irjen KM dan Kompol Anggraini masih menjadi perbincangan hangat. Isu fasilitas mewah dan uang bulanan fantastis membuat publik menuntut transparansi dari Polri.

Apakah benar fasilitas itu ada, ataukah hanya rumor yang dibesar-besarkan? Jawaban itu kini ada di tangan penyelidikan internal.

Satu hal yang pasti, kasus ini kembali mengingatkan bahwa integritas pejabat publik bukan sekadar soal kinerja, tetapi juga moralitas dan gaya hidup yang ditampilkan di hadapan masyarakat.