Media Sosial Soroti Mangkirnya Desy Yanthi di DPRD Kota Bogor, Tapi Tetap dapat Gaji dan Bonus

BOGORINSIDER.com --Kasus absensi panjang Desy Yanthi Utami, anggota DPRD Kota Bogor, kini menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial.

Publik menyoroti sikap mangkir berulang dari politisi Partai Golkar itu dan memberikan beragam respons, mulai dari kritik tajam hingga simpati.

Sorotan Media dan Publik

Laporan Harian Terbit menyebutkan bahwa Desy absen belasan kali dari rapat paripurna maupun rapat komisi DPRD. Fakta ini segera menyebar ke media sosial, memunculkan diskusi soal komitmen wakil rakyat.

Di Instagram, beberapa akun lokal Bogor bahkan membuat unggahan khusus menyoroti kursi kosong di DPRD yang seharusnya diisi Desy.

Baca Juga: Peran BK DPRD Bogor di Kasus Absensi Desy Yanthi yang Bolos 6 Bulan

Unggahan ini memancing komentar warganet yang mayoritas merasa kecewa.

Kritik Tajam dari Warganet

"Kalau wakil rakyat sering absen, berarti rakyat tidak benar-benar terwakili," tulis salah satu komentar yang mendapat banyak likes.

Ada pula yang menyoroti soal gaji dan tunjangan: "Karyawan biasa kalau absen dipotong gaji, DPRD kok tetap cair?" komentar lainnya.

Kritik tajam ini mencerminkan rasa frustrasi publik terhadap wakil rakyat yang dianggap tidak menjalankan amanahnya secara penuh.

Gelombang Simpati

Meski kritik mendominasi, ada juga warganet yang memberikan simpati setelah muncul kabar bahwa Desy mengalami kehamilan dengan risiko tinggi. Mereka menilai kondisi medis tersebut harus dipahami, meski tetap menuntut transparansi sejak awal.

Baca Juga: Desy Yanthi Absen Panjang 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Selama Absen DPRD Disorot

"Kalau memang karena hamil risiko tinggi, harusnya DPRD dari awal jelaskan biar masyarakat paham," tulis seorang pengguna.

Peran Media Sosial dalam Demokrasi Lokal

Kasus Desy menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam mengawal isu politik lokal. Informasi cepat menyebar, opini publik terbentuk, dan tekanan terhadap DPRD maupun partai semakin besar.

Media sosial menjadi kanal bagi warga untuk menyuarakan aspirasi mereka, baik berupa kritik maupun dukungan. Dalam konteks demokrasi lokal, ini adalah sinyal positif: publik aktif mengawasi wakilnya.