Berikut oknum yang terlibat kasus pemerasan di DWP akan menerima sanksi

“Sanksi ringan seperti penempatan khusus atau demosi tidak akan memberikan efek jera. Selain pemecatan, pelaku juga harus dikenakan proses pidana sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, seperti Pasal 368 dan 423,” tegasnya.

Dengan langkah yang tegas dan transparan, Bambang meyakini Polri dapat memperbaiki citra institusi dan kembali meraih kepercayaan masyarakat. Keputusan mutasi ini diharapkan menjadi awal dari reformasi internal yang lebih luas di tubuh Polri.