Kondisi terkini usai pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Puncak Bogor

BOGORINSIDER.com --Jalur Raya Puncak, Kabupaten Bogor, kini menjadi saksi bisu dari puing-puing lapak pedagang yang sebelumnya meramaikan kawasan tersebut.

Aksi pembongkaran yang dilakukan oleh petugas gabungan terhadap 331 lapak pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar mengguncang hati para pedagang, mengundang aksi penolakan dan tangis pilu di sepanjang jalur tersebut.

Para pedagang menunjukkan ketidakrelaan mereka untuk dipindahkan ke Rest Area Gunung Mas Puncak yang baru saja selesai dibangun.

Sri Haryati, salah satu pedagang yang terkena dampak pembongkaran, hanya bisa menangis melihat lapak dagangannya yang telah dibongkar pada pagi Senin.

Baca Juga: Lapaknya dibongkar, curhatan pilu warga penjual kaki lima di Puncak Bogor 'tidak punya rumah lagi'

Sudah delapan tahun ia dan suaminya mengais rezeki dengan menjalankan warung kopi dan bensin eceran di Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor.

Dalam wawancara dengan Radar Bogor, Sri Haryati tidak bisa menyembunyikan ketidakrelaannya atas kehilangan warung dan tempat tinggalnya yang kini menjadi tanah lapuk.

Pemerintah dianggap tidak memperhatikan nasib individu seperti Sri Haryati yang mengalami kesulitan hidup.

Sri Haryati mengungkapkan keputusannya untuk tetap mengisi kios di Rest Area Gunung Mas Puncak meskipun khawatir pemasukan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pedagang lain, seperti Manah, juga merasakan dampak penertiban ini. Turun-temurun berjualan di Jalan Raya Puncak, Manah merasa keberatan dengan keputusan pemerintah yang menghancurkan warung mereka.

Baca Juga: Pembongkaran berujung kericuhan, pedang kaki lima di Puncak Bogor bakar lapaknya hingga buang makanan ke jalan

Aksi kericuhan terjadi dalam penertiban ini, dengan pedagang membawa kertas penolakan, melakukan aksi pembakaran, dan memblokade Jalan Raya Puncak.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, menyatakan bahwa aksi penolakan dilakukan oleh pedagang yang masih menolak pembongkaran lapak mereka. Situasi ini menjadi cerminan dari ketegangan antara kebijakan pemerintah dan keberlangsungan hidup para pedagang yang menggantungkan nasib mereka pada usaha dagang di jalur Puncak.

“Ada penolakan tetapi dianggap wajar,” ujarnya.