Kategori Jenis Family Office Insentif Pajak
A Single Family Office (keluarga tunggal) Diskon PPh badan 50% + pembebasan pajak dividen luar negeri
B Multi Family Office (beberapa keluarga) PPh 10% untuk pendapatan dari investasi hijau dan sosial
C Family Office Filantropi Bebas PPh untuk dana sosial & beasiswa
Selain itu, pemerintah juga sedang meninjau kemungkinan pajak warisan 0% untuk aset yang dikelola di bawah struktur family office, selama aset tersebut diinvestasikan kembali ke sektor produktif di Indonesia.
Transparansi dan Anti-Penyalahgunaan
Salah satu kekhawatiran utama adalah risiko penyalahgunaan skema pajak oleh pengusaha lokal untuk menghindari kewajiban fiskal.
Oleh karena itu, OJK dan DJP akan menerapkan sistem “beneficial ownership disclosure”, di mana setiap family office wajib melaporkan:
- Struktur kepemilikan dan asal dana.
- Laporan transaksi tahunan.
- Tujuan investasi (bisnis, sosial, atau pribadi).
“Kami belajar dari kesalahan negara lain. Indonesia tidak ingin family office menjadi tempat parkir uang,” ujar Deputi OJK Bidang Keuangan Non-Bank.
Pengawasan Terintegrasi
Pemerintah sedang membangun sistem pengawasan digital bernama FATIS (Family Office Tax Information System).
Platform ini akan menghubungkan data antara:
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- OJK
- Bank Indonesia
- PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
Sistem ini akan memastikan bahwa setiap transaksi yang mencurigakan bisa langsung dilacak dan diaudit.
Insentif untuk Investasi Hijau dan Sosial
Selain aspek fiskal, Kemenkeu juga menyiapkan pajak nol persen untuk investasi berdampak (impact investing) di bidang:
- Energi terbarukan.
- Restorasi lingkungan.
- Pendidikan dan kesehatan.
- Filantropi berbasis komunitas.
Kebijakan ini sejalan dengan tren ESG global, di mana family office tidak hanya mencari keuntungan finansial, tapi juga dampak positif bagi masyarakat.
Baca Juga: Persaingan Ketat! Indonesia Tantang Singapura dan Malaysia di Dunia Family Office