Pajak Family Office di Indonesia: Antara Daya Tarik dan Risiko Kebocoran

BOGORINSIDER.com – Ketika Indonesia mulai membuka pintu bagi miliarder dunia lewat konsep family office, satu pertanyaan besar langsung muncul:
“Bagaimana dengan pajaknya?”

Pertanyaan sederhana ini memicu perdebatan serius antara pemerintah, investor, dan pengamat ekonomi.
Sebab, di satu sisi, Indonesia ingin menarik investasi besar-besaran, tapi di sisi lain harus tetap menjaga keadilan dan transparansi fiskal.

Pajak, Kunci Daya Tarik Family Office

Dalam dunia keuangan global, rezim pajak adalah faktor utama yang menentukan ke mana para miliarder akan memindahkan aset mereka.

Singapura misalnya, menawarkan:

• Pembebasan pajak untuk pendapatan dari luar negeri.
• Tarif pajak rendah untuk penghasilan investasi (exempt income scheme).
• Tidak ada pajak warisan (inheritance tax).

Malaysia lewat Labuan Financial Centre hanya mengenakan pajak 3% dari laba bersih family office.

Indonesia ingin mengambil jalan tengah: bukan bebas pajak total, tapi menawarkan insentif pajak progresif yang tetap menjaga asas keadilan.

“Kami sedang merancang skema pajak yang ramah investor, tapi tetap akuntabel. Kita tidak ingin menjadi surga pajak,” ujar pejabat Direktorat Jenderal Pajak.

Prinsip Dasar: Insentif, Bukan Pengampunan

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa regulasi family office tidak akan menjadi bentuk pengampunan pajak (tax amnesty) jilid dua.
Sebaliknya, insentif hanya diberikan bagi investor yang:

• Menanam modal nyata di Indonesia.
• Memiliki rekam jejak keuangan bersih.
• Mematuhi sistem pelaporan pajak dan anti pencucian uang (AML/TF).

“Family office bukan tempat sembunyi uang, tapi tempat investasi jangka panjang,” tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga: Dari ESG ke Warisan: Rahasia Family Office Kelola Uang Generasi ke Generasi

Struktur Pajak yang Sedang Disiapkan

Menurut draf regulasi yang disusun bersama OJK, Kemenkeu, dan BKPM, ada tiga lapisan insentif yang sedang dibahas: