BOGORINSIDER.com – Istana Negara akhirnya angkat bicara terkait polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Melalui juru bicara kepresidenan, pemerintah menyatakan mendukung penuh langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang senilai Rp116 triliun tersebut.
“Presiden memahami keputusan Kementerian Keuangan. Prinsipnya, proyek strategis nasional harus bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa membebani keuangan negara,” ujar Juru Bicara Kepresidenan, Ari Dwipayana, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Ari menjelaskan, kebijakan fiskal saat ini diarahkan untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3% dan memprioritaskan belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Karena itu, menalangi utang proyek Whoosh dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan fiskal jangka menengah.
“Presiden meminta agar setiap proyek BUMN memiliki skema bisnis yang jelas dan bertanggung jawab. Negara tidak boleh terus-menerus menjadi penyelamat proyek yang gagal secara finansial,” katanya.
Baca Juga: Utang Whoosh: Siapa yang Harus Bayar?
Sikap Purbaya dinilai sebagai wujud keberanian dalam menjaga disiplin fiskal.
Sejumlah anggota DPR dari Komisi XI juga menyatakan dukungan.
Anggota Fraksi PAN, Achmad Hafisz Tohir, menyebut langkah itu sebagai contoh pengelolaan keuangan negara yang berani dan transparan.
“Kalau pemerintah terus menalangi proyek rugi, kapan kita bisa mandiri secara fiskal? Ini langkah yang harus diapresiasi,” katanya di Kompleks Parlemen.
Namun, tak semua pihak sepakat.
Beberapa politisi menilai pemerintah seharusnya tidak lepas tangan sepenuhnya karena proyek Whoosh membawa simbol prestise nasional dan diplomasi ekonomi dengan Tiongkok.
Istana juga menegaskan pentingnya membedakan antara proyek strategis nasional (PSN) dan proyek komersial BUMN.
Meski Whoosh dikategorikan sebagai PSN, pembiayaannya bersifat business to business (B2B), sehingga risiko finansial ditanggung konsorsium.
“Negara tentu mendukung keberhasilan proyek strategis. Tapi dukungan bukan berarti menanggung semua risikonya,” ujar Ari menegaskan.
Menurutnya, pemerintah kini tengah menyiapkan mekanisme pengawasan baru agar proyek PSN berikutnya memiliki batas risiko yang lebih jelas antara BUMN dan APBN.
Dalam rapat kabinet terbatas pekan lalu, Presiden disebut meminta laporan lengkap dari BPI Danantara dan Kementerian BUMN terkait struktur utang, pendapatan operasional, serta rencana restrukturisasi.
Tujuannya, agar publik mendapat gambaran utuh tanpa prasangka adanya penyelewengan atau penyalahgunaan dana.
Baca Juga: Purbaya Tegas: APBN Tak Akan Bayar Utang Whoosh
Pengamat kebijakan publik Devie Rahmawati menilai langkah transparansi ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Masyarakat ingin tahu: siapa sebenarnya yang menanggung, bagaimana rencana bayar, dan apa manfaat proyek ini ke depan,” katanya.