Jika sejak awal pengadaan bersifat terbuka, kemungkinan besar penyimpangan semacam ini bisa dicegah.
Reformasi Pengadaan Energi yang Mendesak
Kasus PLTU Kalbar seharusnya jadi titik balik.
Para pengamat dan pelaku industri kini mendorong lima langkah konkret reformasi:
- Digitalisasi penuh proses pengadaan energi.
Semua tender wajib dilakukan secara daring dan bisa dipantau publik. - Publikasi kontrak dan perubahan (adendum).
Setiap revisi kontrak wajib diumumkan secara terbuka agar tidak ada penyalahgunaan. - Audit real-time berbasis data.
Gunakan teknologi AI dan blockchain untuk memantau progres dan keuangan proyek. - Sertifikasi integritas penyedia proyek.
Perusahaan yang terlibat proyek strategis wajib lolos audit integritas dan kepatuhan. - Peran masyarakat dan media.
Libatkan lembaga independen, media, dan publik sebagai pengawas eksternal.
Sisi Positif: Momentum untuk Berbenah
Walau memalukan, kasus Halim Kalla memberi momentum penting bagi pemerintah dan BUMN untuk berbenah.
Kementerian ESDM, PLN, dan Kementerian BUMN kini tengah menyiapkan rancangan sistem Energy Integrity Framework semacam panduan etik dan digitalisasi pengawasan proyek energi nasional.
“Kita tidak boleh berhenti di vonis hukum. Reformasi sistem adalah tujuan akhirnya,” kata Dony Iskaria, Menteri BUMN, dalam konferensi pers di Jakarta (6/10/2025).
Jika diterapkan dengan benar, sistem ini akan mengurangi ruang manipulasi dan mempercepat pengambilan keputusan di proyek strategis.
Masa Depan Energi: Transparan dan Bersih
Indonesia sedang memasuki masa transisi energi yang menentukan.
Dalam dua dekade ke depan, kebutuhan listrik nasional diprediksi meningkat 2,5 kali lipat.
Tanpa reformasi pengadaan yang kuat, risiko korupsi akan meningkat seiring dengan membesarnya nilai investasi energi.
Kasus Halim Kalla adalah alarm yang tak bisa diabaikan.
Energi masa depan bukan hanya tentang sumbernya batu bara atau surya tapi tentang siapa dan bagaimana cara mengelolanya.
PLTU Kalbar bisa jadi gagal menerangi Kalimantan Barat.
Namun dari kegagalan itu, Indonesia mendapat cahaya baru: kesadaran bahwa tata kelola bersih adalah syarat mutlak menuju energi bersih.
Karena seperti yang dikatakan ekonom senior Chatib Basri:
“Kita bisa membangun pembangkit listrik ribuan megawatt, tapi tanpa integritas, semua itu hanya menyalakan lampu di ruang yang gelap.”