BOGORINSIDER.com– Setiap kali Indonesia membangun proyek besar di sektor energi, pertanyaan yang sama selalu muncul: mengapa proyek-proyek ini begitu mudah tersandung kasus korupsi?
Kasus PLTU 1 Kalbar yang menyeret nama Halim Kalla hanyalah satu dari sekian banyak contoh bagaimana ambisi energi nasional kerap terhambat oleh praktik curang di balik meja lelang dan kontrak proyek.
Proyek Energi = Proyek Raksasa
Indonesia tengah berupaya menjadi kekuatan energi di Asia Tenggara. Ratusan triliun rupiah digelontorkan untuk membangun pembangkit listrik, jaringan transmisi, hingga infrastruktur pendukung energi baru terbarukan (EBT).
Namun, justru di sektor inilah potensi korupsi paling tinggi. Menurut laporan Transparency International Indonesia (TII) tahun 2024, sektor energi dan infrastruktur termasuk tiga besar sektor paling rawan korupsi, bersama proyek transportasi dan konstruksi publik.
“Nilai proyek besar, proses teknis rumit, dan rendahnya transparansi membuat sektor energi menjadi ladang subur korupsi,” kata Peneliti TII, Yudi Pratama.
Pola Lama yang Terulang
- Kasus PLTU Kalbar memiliki pola yang sudah sering kita dengar:
- Pemufakatan tender pemenang proyek sudah ditentukan sejak awal.
- Manipulasi dokumen teknis agar perusahaan tertentu bisa lolos.
- Penggelembungan (mark-up) biaya proyek.
- Adendum kontrak berulang kali untuk memperpanjang proyek.
- Pekerjaan tidak selesai, tapi dana sudah cair sepenuhnya.
Audit BPK menunjukkan proyek PLTU Kalbar baru mencapai 85,56% progres ketika seluruh anggaran sudah diserap. Pola seperti ini juga ditemukan dalam kasus PLTU Riau, PLTU Tarahan, dan proyek listrik di Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Kasus Halim Kalla: Guncangan untuk Bisnis dan Politik Makassar
Mengapa Sistemnya Mudah Disusupi?
Ada tiga faktor besar yang membuat proyek energi rentan korupsi:
- Keterlibatan banyak lembaga.
Proyek energi melibatkan kementerian, BUMN (PLN), pemerintah daerah, bahkan swasta asing. Banyaknya titik koordinasi menciptakan “celah abu-abu” yang sulit diawasi. - Teknis proyek yang kompleks.
Tender proyek energi sering melibatkan dokumen ratusan halaman dengan detail teknis tinggi. Ini membuat pengawasan publik sulit, bahkan bagi auditor sekalipun. - Kurangnya transparansi data.
Proses lelang dan perubahan kontrak sering tidak dipublikasikan secara terbuka. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), 70% proyek energi besar tidak memiliki sistem transparansi daring yang memadai.
“Masalahnya bukan sekadar individu yang korup, tapi sistem pengadaan yang tidak adaptif dengan digitalisasi,” ujar Emerson Yuntho dari ICW.
Studi Kasus: PLTU Kalbar dan Efek Domino
Proyek PLTU Kalbar dirancang sejak 2008, dianggarkan lebih dari Rp1,3 triliun, dan diharapkan selesai pada 2012. Namun, hingga 2025 proyek ini mangkrak.
Dampaknya tidak hanya finansial, tapi juga sosial dan lingkungan.