BOGORINSIDER.com --Nama Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, kembali menjadi buah bibir. Setelah ucapannya soal “merampok uang negara” viral dan menuai kecaman publik, kini rekam jejak lamanya kembali diungkit: kasus narkoba yang pernah menjeratnya beberapa tahun lalu.
Kasus Lama yang Muncul ke Permukaan
Publik mendapati fakta mengejutkan ketika sejumlah media nasional menulis bahwa Wahyudin ternyata pernah ditangkap dalam kasus narkoba.
Informasi ini kembali mengemuka setelah dirinya viral, seolah membuka kembali arsip kelam perjalanan hidup sang politisi.
Meskipun kasus itu terjadi di masa lalu, publik menilai hal tersebut penting karena menyangkut integritas seorang wakil rakyat.
Baca Juga: Reaksi PDIP terhadap Kasus Wahyudin Moridu DPRD Gorontalo Sebut Mau Rampok Uang
“Seorang anggota DPRD semestinya punya rekam jejak bersih. Kalau ada catatan hukum, apalagi narkoba, publik berhak tahu,” ujar seorang aktivis antinarkoba di Gorontalo.
Dampak pada Citra DPRD
Fakta ini semakin memperburuk citra DPRD Provinsi Gorontalo. Sebelumnya, publik sudah terkejut dengan ucapan Wahyudin yang terkesan melegitimasi korupsi. Kini, rekam jejak kasus narkoba menambah daftar kontroversi.
Pengamat politik lokal menilai, dua hal ini akan membuat masyarakat makin kritis terhadap mekanisme seleksi calon legislatif. Bagaimana bisa seorang dengan catatan kasus narkoba bisa duduk kembali sebagai anggota DPRD?
Sebagai partai pengusung, PDIP kembali menjadi sorotan. Publik bertanya-tanya, apakah partai tidak melakukan verifikasi rekam jejak sebelum menetapkan caleg? Atau justru ada pertimbangan politik lain yang membuat kasus lama tersebut tidak menjadi hambatan?
Baca Juga: Mulutmu Harimaumu,Sanksi Etik Wahyudin Moridu DPRD Gorontalo Ambil Sikap Terancam Dipecat
Keputusan PDIP untuk menunda sikap tegas terhadap Wahyudin juga semakin menambah kritik. “Partai seharusnya menjadi garda depan integritas, bukan sekadar mesin politik,” kata pengamat dari Universitas Negeri Gorontalo.
Kasus ini bisa dijadikan momentum untuk reformasi rekrutmen politik. Transparansi rekam jejak calon legislatif, baik kasus hukum maupun integritas pribadi, harus lebih terbuka ke publik.
Dengan begitu, masyarakat bisa menilai siapa yang layak mewakili mereka di parlemen.
Jejak kasus narkoba Wahyudin Moridu menjadi pengingat bahwa publik tidak mudah melupakan masa lalu.