Reaksi PDIP terhadap Kasus Wahyudin Moridu DPRD Gorontalo Sebut Mau Rampok Uang

BOGORINSIDER.com --Ucapan Wahyudin Moridu yang viral karena menyebut ingin “merampok uang negara” masih jadi sorotan hangat.

Tak hanya DPRD Gorontalo yang disorot, tapi juga PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menaungi legislator tersebut. Publik pun bertanya-tanya mengapa hingga kini PDIP belum memecat Wahyudin?

PDIP Menahan Diri

Sejumlah elite PDIP menyatakan bahwa partai belum bisa gegabah mengambil langkah pemecatan. Salah satu alasan yang disebutkan adalah menunggu hasil sidang Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo. Menurut mereka, keputusan sanksi dari BK akan menjadi dasar bagi partai untuk menindaklanjuti kasus Wahyudin.

Baca Juga: Mulutmu Harimaumu,Sanksi Etik Wahyudin Moridu DPRD Gorontalo Ambil Sikap Terancam Dipecat

Namun, sikap menunggu ini justru menimbulkan kritik. Banyak masyarakat menilai PDIP seharusnya bisa segera mengambil langkah tegas untuk menjaga citra partai.

Di media sosial, gelombang desakan agar PDIP segera memecat Wahyudin terus berdengung.

Netizen menilai bahwa ucapan seperti itu bukan sekadar candaan, melainkan indikasi moralitas dan integritas yang buruk.

Mahasiswa di Gorontalo pun sempat menggelar aksi, menuntut agar PDIP tidak berlindung di balik prosedur formalitas, melainkan menunjukkan komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi dan praktik politik kotor.

Baca Juga: Lagi-Lagi Pejabat Politik, Ucapan Viral Wahyudin Moridu, DPRD Gorontalo Tersorot

Pengamat politik lokal menilai ada kalkulasi politik di balik langkah hati-hati PDIP. Wahyudin memiliki basis massa di daerahnya, sehingga pemecatan bisa berdampak pada dukungan partai di dapil tertentu.

Namun, jika PDIP terlalu lama menunda, risikonya justru lebih besar: citra partai di tingkat nasional bisa tercoreng. Masyarakat akan melihat partai ini tidak konsisten dalam menegakkan disiplin kader.

Kasus Wahyudin Moridu menjadi cermin betapa pentingnya partai politik memiliki mekanisme disiplin internal yang kuat.

Partai bukan hanya kendaraan politik, melainkan juga lembaga yang harus menanamkan nilai integritas pada kadernya.

Baca Juga: Hilang dari Medsos, Irjen Krishna Murti Disorot Isu Hubungan dengan Polwan