BOGORINSIDER.com --Polemik pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, terus memanas.
Isu yang berkembang menyebut bahwa pencopotan dilakukan karena Roni menegur anak Wali Kota yang kedapatan membawa mobil ke sekolah. Namun, Wali Kota Prabumulih H. Arlan menegaskan bahwa kabar itu tidak benar.
Klarifikasi Wali Kota
Dalam keterangannya, Arlan menyebut mutasi kepala sekolah tersebut bukan karena teguran terhadap anaknya, melainkan karena ada persoalan lain yang lebih serius.
“Mutasi Kepala SMPN 1 tidak ada kaitannya dengan anak saya. Ada faktor internal sekolah yang menjadi pertimbangan, salah satunya dugaan kasus chat mesum antara oknum guru dan siswi,” jelas Arlan kepada media lokal.
Baca Juga: Heboh! Kronologi Kepala SMPN 1 Prabumulih Dimutasi Usai Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
Ia menambahkan bahwa sebagai pejabat publik, dirinya memahami aturan dan tidak mungkin menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. “Saya juga orang tua. Saya tidak akan campuri urusan sekolah hanya karena anak saya,” katanya menegaskan.
Pernyataan Dinas Pendidikan
Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih turut mendukung pernyataan wali kota. Menurutnya, keputusan mutasi sudah melalui kajian internal. “Mutasi adalah hal biasa dalam manajemen kepegawaian. Jangan serta-merta dikaitkan dengan anak wali kota,” ujarnya.
Meski begitu, publik masih menaruh curiga, sebab isu teguran terhadap anak pejabat lebih dulu menyebar dan menjadi viral di media sosial.
Baca Juga: Viral! Kepala SMPN 1 Prabumulih Dicopot Usai Tegur Anak Wali Kota Bawa Mobil ke Sekolah
Reaksi Publik
Video perpisahan Roni Ardiansyah yang viral di media sosial memperkuat simpati publik terhadap dirinya. Banyak warganet beranggapan alasan resmi yang disampaikan pemerintah hanya upaya meredam kemarahan publik.
“Kalau memang karena chat mesum, kenapa yang dimutasi kepsek, bukan guru yang bermasalah?” komentar salah seorang netizen di platform X.
Sorotan Pakar Pendidikan
Akademisi Universitas Sriwijaya menilai pemerintah harus lebih transparan dalam menyampaikan alasan pencopotan. “Kalau benar ada kasus lain, harus dibuka ke publik. Kalau tidak, publik akan tetap percaya bahwa pencopotan karena intervensi anak pejabat,” ungkapnya.
Menurutnya, kasus ini bisa merusak kredibilitas sekolah dan memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah.
Baca Juga: Kepala SMPN 1 Prabumulih Dicopot, Ramai Dihubungkan dengan Anak Wali Kota