Heboh! Kronologi Kepala SMPN 1 Prabumulih Dimutasi Usai Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah

BOGORINSIDER.com --Dunia pendidikan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, kembali diguncang isu kontroversial.

Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, resmi dicopot dari jabatannya setelah sebelumnya menegur seorang siswa yang disebut-sebut merupakan anak Wali Kota karena membawa mobil ke sekolah.

Kronologi dan Pencopotan

Kasus bermula dari teguran Roni kepada seorang siswa yang melanggar aturan sekolah dengan membawa mobil pribadi.

Baca Juga: Viral! Kepala SMPN 1 Prabumulih Dicopot Usai Tegur Anak Wali Kota Bawa Mobil ke Sekolah

Teguran itu semestinya menjadi langkah wajar demi keselamatan siswa, karena aturan sekolah jelas melarang siswa SMP mengendarai mobil.

Namun, tak lama setelah peristiwa itu, Roni justru dimutasi dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Keputusan tersebut sontak memicu dugaan bahwa pencopotan terjadi akibat tegurannya kepada anak Wali Kota.

Viral di Media Sosial

Isu ini semakin ramai diperbincangkan setelah video perpisahan Roni dengan siswa-siswi SMPN 1 viral di media sosial. Dalam video tersebut, banyak siswa menangis dan menyayangkan pencopotan kepala sekolah yang mereka anggap tegas dan peduli pada murid.

Netizen pun ramai-ramai menuding ada intervensi kekuasaan. Komentar pedas bermunculan, menyebut tindakan ini sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan.

Baca Juga: Kepala SMPN 1 Prabumulih Dicopot, Ramai Dihubungkan dengan Anak Wali Kota

Klarifikasi Pihak Berwenang

Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, membantah tuduhan pencopotan terkait teguran anaknya. Menurutnya, mutasi kepala sekolah merupakan bagian dari evaluasi rutin dan juga adanya kasus internal di sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih pun menguatkan pernyataan itu, dengan menyebut ada faktor lain yang menjadi alasan pencopotan. Namun, publik menilai alasan tersebut belum transparan dan masih menimbulkan tanda tanya.

Pakar pendidikan menilai pencopotan kepala sekolah tanpa alasan jelas justru menurunkan kredibilitas lembaga pendidikan. “Kalau benar mutasi karena teguran terhadap anak pejabat, ini berbahaya. Guru dan kepala sekolah bisa kehilangan keberanian menegakkan aturan,” ujar seorang akademisi Universitas Sriwijaya.

Baca Juga: Wali Kota Prabumulih Arlan Disorot Usai Kepsek SMPN 1 Dicopot

Aktivis pendidikan juga mendesak Ombudsman dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) turun tangan. Menurut mereka, ada indikasi pelanggaran prinsip good governance dan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.