BOGORINSIDER.com --Pencopotan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto menimbulkan pertanyaan serius bagaimana nasib kredibilitas fiskal Indonesia ke depan?
Banyak ekonom menilai, tanpa figur sekelas Sri Mulyani, risiko fiskal meningkat signifikan.
Risiko Defisit APBN
Salah satu kekhawatiran terbesar adalah melebaranya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama menjabat, Sri Mulyani dikenal ketat menjaga defisit agar tetap terkendali.
Baca Juga: Trending Topik, Media Asing Soroti Pencopotan Sri Mulyani Hingga Investor Cemas
Namun dengan kepemimpinan baru, ada kemungkinan kebijakan fiskal menjadi lebih populis untuk memenuhi janji politik.
Menurut data Kementerian Keuangan, defisit APBN 2025 diperkirakan bisa mencapai 3,2% terhadap PDB. Tanpa langkah disiplin, angka ini berpotensi melebar hingga 4%.
Utang Negara yang Meningkat
Selain defisit, utang negara juga menjadi perhatian. Posisi utang per Juli 2025 mencapai Rp8.200 triliun atau sekitar 38% dari PDB. Meski masih dalam batas aman, tren kenaikan utang yang cepat dikhawatirkan membebani fiskal jangka panjang.
Ekonom Universitas Indonesia menilai, "Tanpa kredibilitas fiskal yang dijaga ketat, investor bisa menuntut bunga lebih tinggi untuk pembiayaan utang pemerintah."
Baca Juga: Siapa Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru Pengganti Sri Mulyani?
Kredibilitas di Mata Investor
Sri Mulyani selama ini menjadi wajah kepercayaan investor global. Dengan dicopotnya ia dari kursi Menkeu, risiko capital outflow semakin besar. Beberapa analis bahkan menyebut, investor akan menunggu kepastian arah kebijakan baru sebelum kembali menanamkan modal.
Program Subsidi & Populisme Fiskal
Salah satu tantangan lain adalah besarnya belanja subsidi. Pemerintah berencana memperluas subsidi energi dan bantuan sosial pada 2026. Tanpa disiplin anggaran, kebijakan ini bisa memperbesar defisit dan menekan stabilitas fiskal.
Apa yang Harus Dilakukan?
Menurut pengamat dari INDEF, langkah pertama Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, adalah meyakinkan pasar bahwa disiplin fiskal tetap dijaga.
Baca Juga: Lagi-lagi Anggota Politik, Nuryadi Darmawan Dilaporkan Polisi Kasus Dugaan Penipuan Rp97 Juta
Transparansi kebijakan, komunikasi yang konsisten, serta koordinasi dengan Bank Indonesia dinilai krusial.