BOGORINSIDER.com --Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Dugaan praktik korupsi ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Perhitungan sementara menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja, kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun.
Jika pola serupa telah berlangsung sejak 2018, total kerugian selama lima tahun dapat mencapai hampir Rp 1 kuadriliun.
Perhitungan Sementara Kerugian Negara
Baca Juga: Skandal Korupsi Pertamax yang menyeret dua anak Raja Minyak Indonesia
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyebutkan bahwa angka tersebut masih bisa bertambah seiring dengan analisis lebih lanjut.
Ia menjelaskan bahwa perhitungan Rp 193,7 triliun pada 2023 didasarkan pada lima komponen utama:
1. Kerugian Ekspor Minyak Mentah Dalam Negeri – Rp 35 triliun
2. Kerugian Impor Minyak Mentah melalui Broker – Rp 2,7 triliun
3. Kerugian Impor BBM melalui Broker – Rp 9 triliun
4. Kerugian Pemberian Kompensasi – Rp 126 triliun
5. Kerugian Pemberian Subsidi – Rp 21 triliun
Baca Juga: Ketahuilah Berikut 9 Manfaat Ikan Gabus dan Cara Konsumsi yang Tepat
Selain lima komponen tersebut, distribusi BBM yang tidak sesuai spesifikasi juga berpotensi memperbesar kerugian.
Jika kualitas BBM lebih rendah dari yang dibayarkan, selisih harga ini turut dihitung sebagai kerugian negara.
Dalam penyelidikan kasus ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka, yang terdiri dari empat petinggi anak usaha Pertamina dan tiga pihak dari broker.
Petinggi Pertamina yang Ditangkap:
- Riva Siahaan (RS) – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
- Yoki Firnandi (YF) – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
- Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional