Edhie Baskoro mendukung larangan penjualan pakaian bekas import karena mematikan industri lokal negeri ini

BOGORINSIDER.com --Edhie Baskoro (Ibas), anggota Partai Demokrat Republik Indonesia menyayangkan kondisi penjualan pakaian bekas import yang kini menjamur.

Belakangan, hal ini menjadi sorotan pemerintah hingga Presiden Joko Widodo memberikan instruksi terkait penjualan pakaian bekas import hal tersebut.

Menurut Ibas, hal itu turut melemahkan pasar industri lokal. Selain itu, pakaian bekas import berpotensi membahayakan kesehatan penggunanya.

“Menjamurnya impor pakaian bekas ini dapat membunuh industri lokal. Kita menolak masuknya pakaian bekas untuk melindungi dan menjaga stabilitas harga tekstil di pasar lokal, sembari terus memperkuat (empowering) produsen dalam negeri untuk berlaga di pasar dunia," kata Ibas kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).

Baca Juga: Masih setengah acara Indra Bekti kembali dilarikan ke rumah sakit usai tampil jadi satu MC perilisan lagu

Ibas pun sepakat dengan rencana pemerintah yang ingin membatasi berkembangnya penjualan pakaian thrifting tersebut.

Meski begitu, Ibas melihat pelarangan untuk kegiatan thrifting saja tidak cukup. Karena bagaimanapun juga, pelarangan thrifting semata tidak akan merubah kondisi pelaku industri tekstil dalam negeri.

Oleh karena itu, Ibas menilai pemerintah juga perlu terus memperhatikan dan membantu industri dalam negeri untuk berkembang.

Ia memandang perlu adanya peningkatan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah bagi produsen tekstil lokal untuk maju ke tingkat internasional.

Baca Juga: Tim BPBD evakuasi 4 korban longsor yang masih belum ditemukan sampli sekarang berlokasi di Empang Kota Bogor

“Beberapa waktu lalu, saya berkunjung ke UMKM Konveksi yang ada dapil saya, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Masalah utama yang mereka hadapi adalah kesulitas bahan baku dan kurangnya akses untuk menembus pasar ekspor. Sehingga Pemerintah jelas perlu melakukan pendampingan dan membuka akses pasar agar kebutuhan mereka terpenuhi,” jelas Ibas.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini juga berpendapat bahwa pemerintah lewat Kementerian Perdagangan patut membuka akses pasar pelaku industri tekstil, terutama UMKM Konveksi agar mereka mampu menembus pasar internasional.

“Kemendag harus mendorong pengembangan industri tekstil dalam dua kategori; yaitu kelas produksi masal (Mass Production) dan kelas penjahit pesanan (Bespoke Tailor). Dengan demikian, industri tekstil nasional akan dapat bersaing baik dari segi kualitas, maupun kuantitas di pasar internasional,” pungkasnya.***