Reformasi ASN di Era Prabowo: Belajar dari Kasus Korupsi CPO

BOGORINSIDER.com — “Integritas bukan cuma nilai moral, tapi modal negara.”
Kalimat itu disampaikan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, saat menanggapi pengembalian Rp13,2 triliun hasil korupsi CPO ke kas negara.

Di balik headline ekonomi, ada pesan moral yang menggema untuk jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia:

Kalau uang sebesar itu bisa dicuri, artinya sistem belum imun terhadap godaan.

Kasus CPO Jadi Cermin Birokrasi

Banyak pihak menilai skandal CPO adalah “tamparan keras” bagi etika aparatur.
Kasus itu melibatkan oknum pejabat di Kementerian Perdagangan yang diduga memberi izin ekspor secara ilegal, mengabaikan kepentingan publik di tengah krisis minyak goreng 2022.

Dari sinilah pemerintah mulai menegaskan kembali semangat reformasi birokrasi tematik: birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat, bukan birokrasi yang sibuk pada laporan administrasi semu.

“Kalau ada pejabat yang tergoda uang haram, itu berarti gajinya tinggi tapi hatinya rendah,” sindir Prabowo dalam pidatonya di Istana Negara (20/10/2025).

Era Baru Reformasi ASN

Kementerian PANRB kini menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Aturan baru akan memperkuat pengawasan integritas digital ASN, termasuk kewajiban laporan kekayaan daring real-time dan sistem rotasi jabatan berbasis risiko korupsi.

Langkah ini juga disinergikan dengan Program ASN Bersih 2025, di mana setiap instansi wajib menerapkan Integrity Score bagi pejabat struktural.

“Kami tidak ingin ASN hanya pintar bekerja, tapi juga tahan godaan,” kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Teknologi Jadi Penjaga Integritas

Salah satu inovasi yang sedang diuji coba oleh BKN dan Kemenpan RB adalah Sistem Deteksi Dini Integritas ASN (SIDIA).
Sistem ini memanfaatkan AI untuk menganalisis transaksi keuangan dan pola pengambilan keputusan pejabat publik.

Jika ditemukan anomali seperti transaksi mencurigakan atau gratifikasi terselubung, sistem akan otomatis menandai dan mengirimkan peringatan ke Inspektorat.