Kurangnya data kepemilikan lahan digital. Masih ditemukan perbedaan data antara sertifikat BPN dan kepemilikan aktual.
Potensi resistensi sosial. Warga khawatir nilai tanah turun atau kehilangan akses jalan.
Baca Juga: Kemenhub Bahas Kajian Teknis Feeder LRT Kereta Gantung Cileungsi–Harjamukti
Namun Kemenhub menegaskan, karena sistem ini berupa jalur udara dengan tiang per 300–500 meter, pembebasan lahan akan jauh lebih sedikit dibanding proyek jalan tol atau LRT darat.
3. Pendekatan Sosial: Dialog, Kompensasi, dan Kolaborasi
Belajar dari pengalaman proyek besar sebelumnya, pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan sosial dan kemanusiaan.
Langkah-langkah yang sedang disiapkan antara lain:
-
Sosialisasi dan konsultasi publik dengan warga terdampak di Cileungsi dan Depok.
-
Skema kompensasi wajar bagi pemilik lahan yang terdampak pembangunan tiang atau stasiun.
-
Penyediaan akses jalan alternatif jika pembangunan tiang memotong jalur lingkungan.
-
Pelibatan masyarakat lokal dalam konstruksi dan operasional proyek, menciptakan lapangan kerja baru.
“Pemerintah ingin memastikan proyek ini bukan hanya berdampak ekonomi, tapi juga sosial secara positif,” ujar pejabat Kemenhub dalam wawancara.
4. Aspek Lingkungan dan Tata Ruang
Selain isu sosial, proyek ini harus selaras dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Bogor–Depok.
Kajian awal menunjukkan bahwa sebagian rute melintasi area hijau dan sempadan sungai kecil. Karena itu, dilakukan kajian AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) untuk memastikan:
-
Tidak ada penebangan pohon besar secara masif.
-
Tiang penyangga tidak mengganggu aliran air atau drainase.
