Purbaya Tegas: APBN Tak Akan Bayar Utang Whoosh

BOGORINSIDER.com – Pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan beban utang senilai sekitar Rp116 triliun itu menjadi tanggung jawab pihak terkait, bukan kas negara.

“APBN tidak akan digunakan untuk menalangi utang proyek Whoosh. Ini sudah menjadi keputusan tegas pemerintah,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Menurut Purbaya, proyek Kereta Cepat berada di bawah pengelolaan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang kini masuk dalam holding BPI Danantara.
Sebagai entitas yang mengendalikan proyek strategis nasional (PSN) tersebut, Danantara dinilai memiliki cukup sumber daya untuk menanggung kewajiban finansialnya.

“Dividen BUMN tiap tahun mencapai lebih dari Rp80 triliun. Dana sebesar itu seharusnya cukup untuk restrukturisasi utang proyek seperti KCIC tanpa harus melibatkan APBN,” tambahnya.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah hanya akan memberi dukungan terbatas berupa fasilitasi teknis dan pengawasan kebijakan, bukan bantuan keuangan langsung.

Baca Juga: Empat Tahun Vakum, Kabar Terbaru Juwita Bahar yang Menikah Muda

Utang proyek Kereta Cepat Whoosh saat ini tercatat membengkak hingga Rp116 triliun, naik dari estimasi awal sekitar Rp80 triliun.
Pembengkakan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor teknis, perubahan desain jalur, hingga kenaikan biaya impor komponen dari Tiongkok.

KCIC konsorsium Indonesia-Tiongkok yang mengelola proyek disebut masih mencari skema pendanaan baru agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pinjaman.

Sumber Kementerian BUMN menyebutkan, Danantara sedang menyiapkan dua opsi: penambahan modal internal dan skema restrukturisasi dengan kreditur Tiongkok melalui China Development Bank (CDB).

Dari Istana Negara, juru bicara pemerintah juga menyatakan bahwa langkah Purbaya selaras dengan kebijakan fiskal nasional yang ketat terhadap beban utang.
“Tidak semua proyek strategis harus ditanggung APBN. Pemerintah ingin mendorong efisiensi dan kemandirian BUMN dalam mengelola investasi besar,” ujar juru bicara Istana, Jumat (10/10).

Sikap ini mendapat sambutan positif dari sebagian ekonom, yang menilai langkah tersebut bisa menjadi preseden penting agar proyek infrastruktur tak selalu bergantung pada negara.

Di media sosial, tagar #TolakTalanganAPBN sempat ramai digunakan.
Banyak warganet mendukung sikap Purbaya yang dianggap berani menjaga integritas fiskal.
Namun, beberapa pihak menilai pemerintah perlu tetap transparan dalam menunjukkan laporan keuangan proyek KCIC agar publik memahami sumber dan penggunaan dana.

Ekonom senior Bhima Yudhistira menilai keputusan ini bisa memperkuat disiplin fiskal, tetapi juga mengingatkan agar pemerintah memastikan Danantara memiliki strategi pembayaran yang realistis.

“Kalau holding BUMN kesulitan likuiditas, maka risiko sistemik bisa terjadi. Jadi, koordinasi antara BUMN, Kemenkeu, dan kreditur harus sangat solid,” ujarnya.