Purbaya Uji Coretax Lewat Kring Pajak, Temukan Masalah

BOGORINSIDER.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak unik dengan langsung menghubungi layanan Kring Pajak (1500200). Dari percakapan itu, ia menyinggung dugaan adanya budaya laporan tidak sesuai fakta di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah ini dilakukan Purbaya untuk merasakan langsung kualitas pelayanan publik yang selama ini dilaporkan mulus oleh anak buahnya. Namun, hasil pengalamannya justru berbeda dari laporan yang ia terima.

“Kayaknya dikibuli saya,” ucap Purbaya, menegaskan bahwa laporan bawahan sering kali terlalu ideal, tidak mencerminkan masalah nyata yang dirasakan wajib pajak.

Coretax dan Ujian Pelayanan

Purbaya secara spesifik menanyakan tentang Coretax, sistem inti administrasi perpajakan yang sedang dijalankan DJP. Dalam laporan internal, Coretax disebut berjalan lancar.

Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan masih ada keluhan wajib pajak terkait keterlambatan dan kerumitan.

Ia menilai, perbedaan antara laporan internal dengan kenyataan di lapangan bisa menghambat perbaikan layanan pajak. “Kalau laporan semua bagus, padahal realitasnya berbeda, itu artinya ada yang salah,” ujarnya.

Baca Juga: Viral Ingin Rampok Uang Negara, Ucapan Anggota DPRD Gorontalo Ini Bikin Warga Geram

Budaya “Asal Bapak Senang”

Menurut Purbaya, situasi ini adalah contoh nyata praktik “ABS” alias Asal Bapak Senang. Budaya ini membuat staf hanya menyajikan laporan positif kepada pimpinan, bukan fakta apa adanya.

“Kalau budaya ABS dibiarkan, masalah tidak akan pernah selesai. Saya ingin laporan yang jujur, meski itu pahit, supaya bisa diperbaiki,” tegasnya.

Transparansi sebagai Kunci

Inspeksi mendadak melalui Kring Pajak juga menjadi pesan bahwa Purbaya menuntut transparansi dan akuntabilitas dari seluruh jajaran kementerian. Ia ingin pejabat maupun pegawai lapangan menyampaikan kondisi apa adanya, bukan yang “indah di atas kertas”.

Kring Pajak sendiri adalah contact center resmi Direktorat Jenderal Pajak, yang melayani pertanyaan wajib pajak terkait aturan, sistem, dan kendala teknis. Namun, respons lambat dan keterbatasan informasi sering menjadi keluhan masyarakat.

Implikasi bagi Layanan Pajak