Dari Reformasi hingga Kini: Jejak Kasus Kebebasan Pers di Indonesia

Baca Juga: Akses Jurnalis CNN Dicabut: Cermin Rapuhnya Demokrasi Kita?

Tekanan dari Internasional

Respon dunia internasional memperparah sorotan. Organisasi seperti Reporters Without Borders (RSF) menempatkan Indonesia di ranking ke-108 indeks kebebasan pers 2024. Kasus terbaru ini bisa membuat peringkat makin merosot.

Bagi investor asing, iklim demokrasi yang sehat sering jadi salah satu parameter kepercayaan. Maka, insiden ini berpotensi menimbulkan efek ekonomi tidak langsung.

Analisis Akar Masalah

Jika ditarik lebih jauh, pencabutan akses bukan hanya persoalan individu. Ada tiga akar masalah yang bisa dicatat:

1. Kultur kekuasaan yang belum sepenuhnya terbuka.
2. Pengelolaan komunikasi publik yang masih birokratis.
3. Kecenderungan meredam kritik daripada menjawab substansi.

Kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki pola komunikasi pemerintah. Alih-alih membatasi wartawan, transparansi dan akuntabilitas harus dikuatkan.

Masyarakat berharap pemerintah mengingat amanat Pasal 28F UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi...”

Kebebasan pers adalah indikator utama demokrasi. Jika pemerintah gagal menjaga ruang ini, maka demokrasi Indonesia bisa dianggap mundur. Kasus jurnalis CNN di Istana seharusnya menjadi peringatan agar kekuasaan lebih menghargai peran media.