Akses Jurnalis CNN Dicabut: Cermin Rapuhnya Demokrasi Kita?

BOGORINSIDER.com – Pencabutan akses seorang jurnalis CNN Indonesia ke Istana Negara menjadi sorotan politik yang lebih luas. Kasus ini tidak sekadar persoalan teknis liputan, melainkan menyangkut fondasi demokrasi: hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat.

Pers dan Demokrasi: Hubungan yang Tak Terpisahkan

Sejak reformasi 1998, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan pers paling bebas di Asia Tenggara. Media menjadi “anjing penjaga demokrasi” (watchdog), mengawasi jalannya kekuasaan agar tidak disalahgunakan.
Namun insiden pencabutan akses ini mengingatkan publik bahwa kebebasan tersebut masih bisa terancam sewaktu-waktu.

Dampak Politik di Tingkat Nasional

Pengamat politik menilai langkah Istana bisa mencoreng citra pemerintah. Di era digital, setiap tindakan represif sekecil apa pun cepat menyebar dan mengundang kritik.
“Kasus ini bisa menggerus kepercayaan publik. Pemerintah seharusnya menguatkan transparansi, bukan membatasi media,” ujar seorang analis dari CSIS.

Relasi Pemerintah–Media yang Memburuk?

Sejak awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan, sejumlah media memang mengkritisi efektivitasnya. Insiden ribuan siswa sakit menjadi titik balik yang memicu pertanyaan kritis wartawan.

Alih-alih dijawab dengan data dan solusi, reaksi pencabutan akses justru menimbulkan kesan pemerintah alergi kritik.

Relasi yang renggang ini bisa menimbulkan efek domino: media makin kritis, pemerintah makin defensif, hingga komunikasi publik jadi buntu.

Pandangan Akademisi

Profesor komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada menyebut kasus ini sebagai “tes stres bagi demokrasi Indonesia”.
“Kalau pemerintah tak bisa menerima pertanyaan kritis, berarti ada masalah besar dalam budaya politik. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga keterbukaan informasi,” ujarnya.

Tekanan dari Internasional

Respon dunia internasional memperparah sorotan. Organisasi seperti Reporters Without Borders (RSF) menempatkan Indonesia di ranking ke-108 indeks kebebasan pers 2024. Kasus terbaru ini bisa membuat peringkat makin merosot.

Bagi investor asing, iklim demokrasi yang sehat sering jadi salah satu parameter kepercayaan. Maka, insiden ini berpotensi menimbulkan efek ekonomi tidak langsung.