Dampak Sosial Politik Penolakan Tax Amnesty

BOGORINSIDER.com – Penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap Tax Amnesty jilid III tidak hanya mengguncang dunia ekonomi. Kebijakan ini juga membawa implikasi sosial dan politik yang signifikan bagi pemerintah dan publik.

Dimensi Sosial: Rasa Keadilan di Mata Publik

Tax Amnesty selalu menuai pro-kontra karena menyangkut rasa keadilan.

• Wajib Pajak Patuh: Mereka merasa lega karena tidak ada lagi pengampunan yang dianggap memberi “hadiah” pada pelanggar.
• Wajib Pajak Bandel: Mereka kecewa karena kehilangan kesempatan mendapat keringanan.
• Masyarakat Umum: Publik menilai kebijakan ini sebagai ujian kredibilitas negara dalam menegakkan hukum secara adil.

Penolakan jilid III seolah memberi pesan kuat: pemerintah berpihak pada mereka yang patuh, bukan pada yang abai.

Dimensi Politik: Antara Kredibilitas dan Risiko

Keputusan Purbaya juga memiliki implikasi politik.

1. Citra Pemerintah – Penolakan tax amnesty memberi sinyal bahwa pemerintah serius membangun sistem perpajakan sehat. Ini bisa memperkuat citra “bersih dan adil.”
2. Dinamika DPR & Partai Politik – Ada kemungkinan perdebatan sengit di parlemen. Sebagian pihak yang melihat tax amnesty sebagai peluang penerimaan negara mungkin kecewa.
3. Relasi dengan Pengusaha Besar – Sebagian pengusaha mendukung penolakan ini karena keadilan, tapi ada juga yang merasa dirugikan karena kehilangan “jalan keluar.”

Baca Juga: Tax Amnesty: Definisi, Cara Kerja, dan Pro Kontra

Trust Publik: Ujian Kredibilitas

Dalam konteks sosial-politik, trust publik menjadi kunci. Keberhasilan penolakan tax amnesty hanya akan terwujud bila publik merasakan manfaat nyata, misalnya:

• Pelayanan pajak lebih mudah.
• Dana pajak digunakan transparan untuk pembangunan.
• Tidak ada kesan “pajak untuk segelintir elite.”

Jika tidak, penolakan ini bisa dianggap sekadar retorika.

Potensi Dampak Politik Jangka Panjang

• Positif: Publik makin percaya pada pemerintah, kepatuhan sukarela meningkat, legitimasi politik Purbaya dan kabinet menguat.
• Negatif: Jika target pajak gagal tercapai, oposisi bisa menyerang pemerintah dengan isu “lemahnya penerimaan negara.”

Dimensi Sosial Ekonomi: Persepsi Ketidakadilan Bisa Memicu Ketegangan

Tax amnesty berulang kerap dianggap bentuk “diskriminasi terbalik” – yang taat dirugikan, yang melanggar mendapat hadiah. Dengan menolak jilid III, Purbaya berusaha menghapus persepsi ini.

Namun, jika tidak ada upaya konkret memperbaiki sistem pajak, masyarakat bisa kembali apatis, dan trust publik justru melemah.