Dampak Isu Skandal Perselingkuhan Kompol Anggraini Putri terhadap Citra Polri Semakin Buruk

BOGORINSIDER.com --Isu perselingkuhan yang menyeret nama Kompol Anggraini Putri, S.I.K., M.Si. dan Irjen Krishna Murti menjadi salah satu pemberitaan paling ramai diperbincangkan tahun ini.

Bukan semata karena melibatkan dua perwira tinggi Polri, tetapi juga karena dampaknya yang langsung terasa pada citra kepolisian.

Masyarakat pun menyoroti, sejauh mana institusi kepolisian bisa menjaga integritas dan kepercayaan publik di tengah badai isu.

Citra Polri di Mata Publik

Polri merupakan salah satu institusi yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, setiap persoalan yang melibatkan anggotanya, apalagi perwira tinggi, selalu memunculkan resonansi besar.

Baca Juga: Diisukan Jadi Pelakor, Sidang Etik & Potensi Sanksi untuk Kompol Anggraini Putri Terancam Dipecat

Kasus Kompol Anggraini dan Irjen Krishna Murti dianggap sebagian publik sebagai cermin dari tantangan Polri dalam menjaga kedisiplinan internal.

Kode Etik dan Mekanisme Pengawasan

Polri memiliki Kode Etik Profesi (KEPP) yang berlaku untuk semua anggotanya. Kode etik ini mengatur perilaku, integritas, dan profesionalisme aparat. Kasus yang melibatkan Kompol Anggraini kini sedang ditangani oleh Divisi Propam Polri.

Langkah ini penting untuk memastikan ada mekanisme akuntabilitas yang berjalan, sekaligus membuktikan bahwa Polri tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut buka suara mengenai isu ini. Mereka menekankan bahwa kasus tersebut masih dalam proses internal Polri dan masyarakat diminta menunggu hasil sidang etik.

Baca Juga: Kronologi Mencuatnya Isu Perselingkuhan Kompol Anggraini Putri dengan Irjen Krishna Murti Jadi Sorotan

Kompolnas menilai pentingnya transparansi dalam penyelesaian kasus agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan di masyarakat.

Kasus ini jelas menjadi ujian besar bagi Polri. Kepercayaan publik adalah aset utama yang tidak ternilai harganya. Jika kasus ini ditangani secara transparan dan adil, citra Polri bisa tetap terjaga.

Namun, jika publik melihat adanya ketidakjelasan atau perlakuan istimewa, maka risiko penurunan kepercayaan sulit dihindari.

Dari sisi kelembagaan, isu ini bisa dijadikan momentum refleksi bagi Polri untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal.