Menkeu Baru Ubah Paradigma Dana Pemerintah

BOGORINSIDER.com – Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa tidak hanya soal rotasi kabinet, tetapi juga menandai perubahan besar arah kebijakan fiskal. Jika di era Sri Mulyani dana pemerintah di bank lebih fleksibel digunakan untuk obligasi dan instrumen keuangan, kini Purbaya menegaskan dana Rp200 triliun itu hanya boleh dipakai untuk kredit sektor riil.

Langkah ini langsung memunculkan perbandingan tajam antara dua Menkeu dengan gaya berbeda.

Sri Mulyani dikenal dengan fokus pada stabilitas makroekonomi. Dana pemerintah ditempatkan dalam bentuk aman, seperti deposito atau obligasi negara. Alasannya jelas: menjaga likuiditas, mengendalikan defisit, dan memberi kepastian pada pasar.

Pendekatan ini membuat pasar obligasi domestik relatif stabil, sekaligus menjaga kepercayaan investor asing. Namun, kritiknya: dampak langsung ke ekonomi riil relatif kecil.

Baca Juga: Kontroversi Kebijakan Dana Pemerintah Rp200 T

Berbeda 180 derajat, Purbaya ingin dana pemerintah benar-benar "turun ke rakyat". Dengan mewajibkan dana disalurkan untuk kredit sektor produktif, ia berharap UMKM, pertanian, dan industri kecil lebih mudah mendapatkan modal.

Visi Purbaya lebih condong ke pembangunan inklusif: pertumbuhan ekonomi tidak hanya angka, tetapi dirasakan masyarakat kecil.

Kelebihan & Kelemahan

Era Sri Mulyani:

• Stabilitas fiskal lebih terjaga.
• Investor global percaya pada pasar obligasi Indonesia.
• Dampak ke UMKM minim.
• Lebih menguntungkan sektor finansial ketimbang riil.

Era Purbaya:

• UMKM lebih berpeluang dapat akses modal.
• Dana lebih produktif untuk lapangan kerja.
• Risiko kredit macet meningkat.
• Pasar obligasi bisa kehilangan dukungan domestik.

Ekonom menilai kebijakan Purbaya sebagai shift paradigm dalam fiskal Indonesia. Menurut Bhima Yudhistira, arah baru ini berani tapi penuh risiko.

“Sri Mulyani lebih konservatif, menjaga pasar. Purbaya lebih progresif, tapi harus siap menanggung risiko kredit macet.”

Sementara itu, pelaku pasar menilai perubahan ini bisa membuat investor asing lebih dominan dalam obligasi, sehingga volatilitas meningkat.

Baca Juga: Instruksi Menkeu Bisa Tekan Permintaan Obligasi