Instruksi Menkeu Bisa Tekan Permintaan Obligasi

BOGORINSIDER.com – Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mewajibkan dana pemerintah Rp200 triliun disalurkan ke kredit sektor riil memicu perubahan signifikan di pasar keuangan, khususnya pasar obligasi. Selama ini, dana pemerintah yang ditempatkan di bank kerap mengalir ke pembelian obligasi negara.

Kini, dengan adanya instruksi baru, peta permintaan obligasi bisa berubah.

Instruksi ini berpotensi menurunkan permintaan domestik terhadap surat utang negara (SUN). Bank-bank BUMN yang biasanya menjadi pembeli aktif obligasi akan lebih fokus pada penyaluran kredit. Akibatnya:

• Yield obligasi bisa naik karena permintaan turun.
• Investor asing berpotensi mengambil peran lebih besar.
• Volatilitas pasar obligasi meningkat.

Menurut analis pasar modal, pergeseran ini bisa membuat Indonesia lebih bergantung pada investor global, yang berarti risiko eksternal juga meningkat.

Beberapa pelaku pasar menilai kebijakan ini bisa menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi riil, meski berdampak negatif pada pasar obligasi. Investor asing disebut bisa memanfaatkan peluang untuk membeli obligasi dengan yield lebih tinggi.

Baca Juga: Kredit Murah untuk UMKM: Harapan Baru Ekonomi

Seorang analis sekuritas mengatakan:

“Obligasi negara mungkin akan lebih menarik bagi investor asing, tapi volatilitas pasar pasti meningkat. Pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi.”

Dengan permintaan domestik berkurang, pemerintah perlu memastikan lelang obligasi tetap terserap. Jika tidak, biaya utang negara bisa meningkat karena yield yang lebih tinggi.

Hal ini bisa menambah beban APBN di tengah kebutuhan belanja yang besar.

Meski menekan pasar obligasi, kebijakan ini juga membawa potensi positif:

• Dana lebih fokus ke sektor produktif.
• Ekonomi riil bisa tumbuh lebih cepat.
• UMKM mendapatkan dukungan modal lebih besar.

Dengan kata lain, pemerintah memilih efek jangka panjang untuk ekonomi dibanding keuntungan jangka pendek di pasar keuangan.

Namun, tidak bisa dipungkiri, risiko jangka pendek cukup besar:

• Ketidakstabilan pasar obligasi.
• Potensi capital outflow jika investor asing mendominasi.
• Perubahan strategi bank dalam mengelola aset.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya menyeimbangkan kembali arah pembangunan ekonomi.