Perbandingan Kesenjangan Gaji DPR Diistimewakan, Guru Dikesampingkan

BOGORINSIDER.com --Isu perbedaan kesejahteraan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan para guru, khususnya guru honorer, kembali mencuat dan memicu perdebatan publik.

Di tengah polemik mengenai kompensasi tinggi bagi pejabat legislatif, kesejahteraan guru justru masih jauh dari kata layak. Fenomena ini mencerminkan kesenjangan kebijakan negara dalam menentukan prioritas pembangunan.

Di satu sisi, kenaikan gaji DPR kerap berlangsung tanpa hambatan, didukung oleh alasan beban kerja politik dan tanggung jawab besar sebagai wakil rakyat.

Baca Juga: Ramai Isu Gaji Naik Rp 3 Juta per Hari, Berikut Rincian Gaji DPR RI Saat Ini

Namun, di sisi lain, upaya untuk memperbaiki kesejahteraan guru, terutama yang berstatus honorer, masih sering terbentur oleh anggapan bahwa hal tersebut menjadi beban anggaran negara.

Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa profesi yang membentuk generasi penerus bangsa diperlakukan tidak setara dengan pejabat yang disebut sebagai representasi rakyat? Persoalan ini bukan hanya soal nominal penghasilan, melainkan mencerminkan arah kebijakan negara dalam melihat pentingnya sektor pendidikan.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja legislatif belum sepenuhnya mencerminkan narasi kerja keras yang kerap disuarakan.

Kehadiran yang rendah dalam rapat, lambannya pembentukan undang-undang, serta berbagai pelanggaran etik yang menimpa politisi menjadi sorotan yang menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Baca Juga: Puan Maharani Tegaskan Tak Ada Kenaikan Gaji DPR, Hanya Pengganti Rumah Jabatan

Hal ini semakin memperbesar jurang persepsi publik terhadap layaknya kompensasi tinggi yang mereka terima.

Sementara itu, guru terus menjalankan peran penting mereka dalam membangun karakter dan kompetensi peserta didik, meskipun dengan keterbatasan yang signifikan.

Mereka tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, dan mendampingi siswa di luar jam pelajaran. Sayangnya, kontribusi besar tersebut belum dibarengi dengan penghargaan material yang sepadan.

Kesejahteraan guru honorer menjadi potret yang paling mengkhawatirkan. Banyak dari mereka masih menerima upah di bawah standar kelayakan hidup, bahkan harus mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Situasi ini memperlihatkan bahwa guru lebih sering dihargai secara simbolis, namun terabaikan dalam kebijakan nyata.