Pengemudi ojek online diduga menjadi korban pemukulan aparat dalam aksi demonstrasi menolak RUU TNI

BOGORINSIDER.com --Seorang pria bernama Raka, yang mengaku sebagai pengemudi ojek online, diduga mengalami pemukulan oleh aparat kepolisian saat berlangsungnya demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di depan Kompleks MPR, Jakarta, pada Kamis (20/3) malam.

Insiden tersebut terjadi ketika aparat kepolisian berusaha membubarkan demonstran secara paksa dari lokasi aksi.

Raka, yang saat itu sedang berada di bawah Jembatan Ladogi, mengira dirinya tidak akan terlibat, namun ternyata ia turut menjadi sasaran.

Baca Juga: Berikut daftar 14 kementerian yang bisa diisi oleh anggota TNI, dampak dari disahkannya RUU TNI

Ia mengaku dituduh sebagai mahasiswa oleh aparat yang menghampirinya saat ia tengah mangkal.

Tanpa sempat memberikan klarifikasi, ia langsung mengalami pemukulan oleh sejumlah aparat kepolisian.

"Kamu mahasiswa ya?" tanya salah satu aparat. Meskipun Raka sudah menegaskan bahwa dirinya bukan mahasiswa, ia tetap dipaksa mengakui hal tersebut.

Raka memperkirakan dirinya dikeroyok oleh hampir 20 aparat kepolisian. Berdasarkan rekaman video yang diperoleh CNN Indonesia, terlihat ia tersungkur dan hanya bisa meringkuk ketika sejumlah aparat mengelilinginya, dengan beberapa di antaranya memukul menggunakan pentungan.

Baca Juga: Mantan Presiden Megawati beri dukungan terhadap di sahnya RUU TNI

Akibat kejadian tersebut, Raka mengalami cedera di tangan dan kepala, meskipun ia menyatakan kondisinya masih aman.

CNN Indonesia telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, namun hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan.

Demonstrasi menolak RUU TNI telah berlangsung sejak siang hari di depan Kompleks MPR.

Baca Juga: Miris, Tiga mahasiswa UI terluka saat aksi demo tolak revisi UU TNI di Gedung DPR RI

Mahasiswa serta berbagai kelompok masyarakat turun ke jalan untuk menolak isi RUU yang dianggap akan menghidupkan kembali dwifungsi militer melalui perluasan operasi serta penempatan prajurit di institusi sipil.