Sri Mulyani bungkam seribu bahasa terkait petisi penolakan PPN 12%

BOGORINSIDER.com --Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam ketika ditanya wartawan mengenai seruan boikot pajak yang muncul sebagai dampak dari keputusan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Meskipun kebijakan ini mendapat kritik dari masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan sejumlah ekonom, pemerintah tetap akan melaksanakan kenaikan tarif PPN pada tahun depan.

Sri Mulyani ditemui seusai menghadiri rapat bersama sejumlah menteri dan wakil menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Kamis sore, 19 Desember 2024.

Baca Juga: Transaksi dengan menggunakan QRIS akan terkena PPN 12% mulai 1 Januari 2025

Pertemuan tersebut membahas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun 2025.

Rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan beberapa wakil menteri.

Sri Mulyani terlihat keluar dari gedung bersama Airlangga Hartarto, tetapi ia tampak irit bicara ketika awak media mengajukan berbagai pertanyaan.

Baca Juga: Pihak Muhammadiyah beri peringatan akan dampak kenaikan PPN 12%

Beberapa topik yang ditanyakan wartawan mencakup isi rapat, permohonan tambahan anggaran K/L, serta kemungkinan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan.

Menanggapi penambahan anggaran K/L, Sri Mulyani hanya menjawab singkat, “Kita review bersama tadi, sudah.” Ketika ditanya apakah akan ada perubahan pada APBN 2025, ia menjawab