BEM SI ancam akan demo tolak kebijakan PPN 12 persen Pemerintahan Prabowo

Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal, mendesak Presiden Prabowo untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Ia menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan janji Prabowo yang berkomitmen menyejahterakan rakyat.

Baca Juga: Tanam Pohon di UIII Depok, Hanif Faisol Berkomitmen Selamatkan Ciliwung

"Kami meminta kebijakan ini dikaji ulang hingga dibatalkan. Pidato Presiden Prabowo harus konsisten dengan kebijakannya terkait kesejahteraan rakyat," ujar Satria dalam pernyataannya kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (19/12) malam.

Menurut Satria, jika tuntutan ini tidak direspons, mahasiswa akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia.

"Jika PPN 12 persen tidak dibatalkan, kami akan turun ke jalan secara serentak di seluruh Indonesia," tegasnya.

Satria menambahkan, keputusan untuk menaikkan PPN tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Ia menyoroti rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan tingginya angka pengangguran sebagai alasan utama penolakan.

Baca Juga: Yuliana Byun korban penganiayaan Chika alami patah tulang karena dibanting di tempat umum

"Keputusan ini tidak mempertimbangkan pendapatan masyarakat yang belum memadai serta kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Kenaikan PPN ini hanya akan menurunkan daya beli masyarakat," jelas Satria.

Dengan situasi ekonomi yang dianggap tidak mendukung, BEM SI meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan, khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, rencana kenaikan PPN 12 persen ini mendapat penolakan dari masyarakat luas. Bahkan pada Kamis (19/12) petang lalu sejumlah kelompok elemen masyarakat gabungan--yang di dalamnya juga ada massa K-popers hingga gamers--melakukan aksi di seberang istana presiden, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Sahabat Yuliana Byun berharap Chandrika Chika rayakan tahun baru di penjara dampak penganiayaan