Transaksi dengan menggunakan QRIS akan terkena PPN 12% mulai 1 Januari 2025

BOGORINSIDER.com --Sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025.

Kebijakan ini diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 yang mengatur Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Aturan tersebut telah disahkan pada 30 Maret 2022.

Baca Juga: Pihak Muhammadiyah beri peringatan akan dampak kenaikan PPN 12%

Sejak April 2022, transaksi uang elektronik telah masuk kategori objek PPN dengan tarif 11%.

Pasal 6 peraturan tersebut menyatakan bahwa "PPN dikenakan atas penyerahan jasa penyelenggaraan teknologi finansial oleh pengusaha." Jasa teknologi finansial yang dimaksud meliputi berbagai layanan, seperti penyediaan jasa pembayaran berbasis uang elektronik, termasuk dompet elektronik, gerbang pembayaran, layanan switching, kliring, penyelesaian akhir, dan transfer dana.

Mengacu pada Portal Informasi Indonesia, PPN dikenakan untuk layanan atau transaksi yang menggunakan uang elektronik karena dianggap sebagai jasa kena pajak.

Baca Juga: Petisi tolak PPN 12% mulai 1 Januari 2025 sudah ditandatangani lebih dari ratusan ribu warga sosial media

Namun, besaran pajak ini tidak dihitung dari nominal saldo yang dimiliki dalam platform dompet digital.

Sebagai contoh, saldo sebesar Rp1 juta di dalam dompet digital tidak akan dikenakan PPN.

Sebaliknya, apabila saldo tersebut digunakan untuk transaksi atau pembayaran, maka PPN sebesar 12% akan diberlakukan.