Mardiono ungkap pembahasan RUU Pilkada sesuai prinsip demokrasi dan tidak mnghalangi figur tertentu

BOGORINSIDER.com --Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa pembahasan RUU Pilkada yang akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI telah mengikuti prinsip-prinsip demokrasi.

PPP membantah anggapan bahwa RUU Pilkada tersebut ditujukan untuk menghalangi figur tertentu dalam pencalonan.

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, M. Mardiono, menyatakan bahwa pihaknya menunggu hasil dari pembahasan RUU Pilkada untuk segera disahkan oleh DPR RI.

Baca Juga: Ketar ketir pesan hacker usai gampang retas email DPR RI, bentuk perlawanan warga Indonesia

"Ya, sudah dibahas di DPR, nanti tunggu hasilnya," ujar Mardiono kepada wartawan di Gedung JCC Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Di hari yang sama, sejumlah elemen masyarakat, termasuk buruh, mahasiswa, dan aktivis, direncanakan akan melakukan aksi besar-besaran di depan Gedung DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyuarakan pendapat mereka.

Mardiono juga menegaskan bahwa RUU Pilkada tidak melemahkan demokrasi. "Oh, pasti demokrasi (pembahasan RUU Pilkada)," katanya.

Baca Juga: Komika ramaikan aksi unjuk rasa depan gedung DPR, suarakan solidaritas untuk kawal putusan MK

Ia menambahkan bahwa dirinya tidak merasa curiga terhadap proses pembahasan RUU ini, mengingat dinamika politik yang selalu berubah.

Pendaftaran untuk Pilkada juga tinggal beberapa hari lagi.

Mardiono menegaskan RUU Pilkada bukan untuk menjegal figur tertentu maju Pilkada. "Nda nda, ndak ada (penjegalan figur maju Pilkada).

Kita harus melayani rakyat dan melayani umat ya," pungkas Mardiono.

Baca Juga: Rapat Paripurna DPR RI untuk pengesahan Revisi UU Pilkada ditunda karena tidak penuhi kuorum

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai politik yang akan mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada 2024 cukup memperoleh suara sebesar 7,5 persen di DPRD pada Pemilu 2024.