Maraknya kecurangan PPDB SMA jalur zonasi Kota Bogor, banyak ditemukan mengubah Kartu Keluarga (KK)

BOGORINSIDER.com --Beberapa kekecewaan terhadap pelaksanaan PPDB SMA telah dikemukakan oleh pengguna media sosial Twitter.

Mereka mencurigai adanya tindakan kecurangan dalam PPDB SMA di Kota Bogor melalui jalur zonasi.

Salah satu pengguna Twitter, dengan akun @cintawinwin, mengungkapkan dugaannya pada Selasa (4/7/2023). Dalam serangkaian cuitannya, dia mencurigai adanya peserta PPDB SMA yang melakukan kecurangan dengan cara mengubah Kartu Keluarga (KK).

Baca Juga: Hebohnya manipulasi KK saat penerima peserta didik baru (PPDB) zonasi Kota Bogor, Bima Arya akan tindak tegas

Dia juga mempertanyakan kebenaran jarak antara tempat tinggal peserta yang sudah mendaftar dengan sekolah yang begitu dekat. Menurutnya, di sekitar area sekolah tersebut tidak ada banyak rumah.

"Dalam data tersebut, di mana rumah mereka berada? Dengan jarak yang hanya sedikit berbeda, apakah mereka semua tetangga? Atau mungkin satu rumah? Namun, tidak mungkin setiap rumah memiliki anak seumuran yang sama," ungkapnya.

Dia sangat menyesalkan keberadaan kecurangan tersebut. Menurutnya, kecurangan dalam mengubah KK akan merugikan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga mereka tidak dapat melanjutkan sekolah.

Baca Juga: Masyarakat keluhkan kecurangan PPDB terutama di SMA Negeri Bogor, Kepala KCD II akhirnya buka sura

Mereka kalah dengan peserta yang menggunakan kecurangan KK.

Akun Twitter @fachrezy_id juga menyuarakan kekecewaan yang sama. Melalui cuitannya, dia mengungkapkan nama-nama peserta yang diduga menggunakan jasa calo untuk diterima di SMA Negeri.

Ia bahkan turut mempertanyakan kebenaran jarak rumah peserta PPDB SMA yang sudah mendaftar dengan sekolah kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya. “Di belakang SMA 1 rumah hanya 20 biji kurang tapi bisa banyak banget yang (jaraknya) 50 meter?” ucap dia.

Baca Juga: PPDB kecurangan zonasi Bogor menjadi masalah utama, Disdukcakpil dapatkan intimidasi ternyata oh ternyata..

Dia juga meminta Menteri Pendidikan dan Kebufayaan, Nadiem Makarim untuk meninjau ulang kebijakan sistem zonasi karena diduga dimanfaatkan oleh para calo.