Adanya kecurangan dalam PPDB di zonasi Kota Bogor, Bima Arya siapkan tim khusus untuk ungkapkan fakta

photo author
- Sabtu, 8 Juli 2023 | 12:06 WIB
Bima kesal dengan kecurangan PPDB. Foto/Instagram (Foto/Instagram)
Bima kesal dengan kecurangan PPDB. Foto/Instagram (Foto/Instagram)

BOGORINSIDER.com --Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, telah membentuk sebuah tim khusus untuk mengungkap praktik calo dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang telah menjadi viral karena adanya penyalahgunaan identitas anak melalui kartu keluarga yang terkait dengan sekolah serta dugaan manipulasi data kependudukan lainnya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyatakan bahwa hasil investigasi di lapangan menunjukkan adanya banyak pelanggaran dan kecurangan, termasuk penggunaan kartu keluarga palsu dan ketidaksesuaian data antara alamat domisili dengan dokumen yang ada.

Hal ini disampaikan Bima Arya setelah melakukan inspeksi mendadak di Dinas Pendidikan Kota Bogor pada Jumat, 7 Juli 2023, seperti yang dilaporkan oleh Antara.

Baca Juga: Bima Arya sangat geram dan kesal PPDB dengan kecurangan penerima peserta didik di zonasi Bogor

Pemerintah Kota Bogor telah memutuskan untuk membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengungkap dan menelusuri praktik calo serta memastikan bahwa seluruh proses PPDB berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tim ini akan dipimpin oleh asisten pemerintahan dan anggotanya terdiri dari perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pendidikan (Disdik), serta enam camat.

Tugas tim ini adalah melakukan investigasi terhadap praktik kecurangan dan calo, serta melakukan verifikasi fakta di lapangan untuk pendaftar SMP.

Baca Juga: Saingan WhatsApp Ternyata Dibuat Oleh Google, Kenali Keunggulan Google Chat Yuk!

Bima mengungkapkan bahwa hal ini diperlukan karena hasil inspeksi mendadak di SMPN 1 Kota Bogor tidak melibatkan verifikasi fakta di lapangan. Tim ini akan bekerja keras dalam satu atau dua hari mendatang sebelum pengumuman hasil PPDB.

Bima juga mengumumkan penundaan pengumuman penerimaan siswa SMP selama satu hari, dari tanggal 10 Juli 2023 menjadi tanggal 11 Juli 2023, agar memberikan kesempatan bagi tim untuk melakukan verifikasi tambahan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan dalam data kartu keluarga yang digunakan.

Selain itu, kata Bima, tim ini juga bertugas untuk melakukan penelusuran di lapangan terkait siswa SMP yang daftar ke SMA.

Namun, karena SMA bukan ranah pemerintah kota, maka tim ini akan memberikan rekomendasi saja kepada kantor cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat dan kepada sekolah-sekolah SMA terkait dengan nama-nama yang tidak sesuai di data kartu keluarganya.

Baca Juga: Sering jadi bahan becandaan, Irma Purba akhirnya buka suara kecewa rumah tangga dengan Boris Bokir

Bima memberikan tugas khusus kepada inspektorat, untuk menelusuri siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran data kependudukan. "Hal yang pasti tim ini kerja sesuai dengan target yang saya tetapkan tadi," katanya.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rosa Nilasari

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Elegan di Tengah Isu: Citra Publik Raisa Tetap Kuat

Kamis, 23 Oktober 2025 | 10:28 WIB

Fenomena Netizen: Mengapa Publik Begitu Ingin Tahu?

Kamis, 23 Oktober 2025 | 10:21 WIB

Rahasia Kekuatan Hubungan Raisa dan Hamish Daud

Kamis, 23 Oktober 2025 | 10:09 WIB

Tekanan di Balik Popularitas: Kisah Raisa & Hamish

Kamis, 23 Oktober 2025 | 09:58 WIB

Hapus Foto, Viral Seketika: Fenomena Raisa & Hamish

Kamis, 23 Oktober 2025 | 09:42 WIB

Rumor Cerai: Raisa Menggugat Suami Setelah 8 Tahun

Kamis, 23 Oktober 2025 | 09:07 WIB

Terpopuler

X